TNI Beberkan Potensi Ancaman Keamanan di Sekitar IKN

Jakarta: Pertahahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi keutamaan bagi Indonesia. Terlebih, posisi IKN mendekat ke ancaman konflik di Utara.

Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya Samsul Rizal menganalisis ada tiga potensi ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN. Yakni, militerisasi Pulau di Laut China Selatan oleh China, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketegangan di Taiwan.

"Perpindahan ibu kota membawa Center of Gravity (CoG) Indonesia mendekat ke berbagai proyeksi ancaman yang ada di Utara. Tidak secara langsung terlibat, tapi efek dampak dari konflik itu akan memengaruhi," kata Samsul Rizal saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) 'Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan IKN berbasis The Smart Defense and Security 5.0' di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.

Jenderal bitang tiga ini memaparkan konflik telah mengalami peralihan dan memasuki peperangan generasi kelima yang menekankan pada aksi militer nonkinetik, seperti rekayasa sosial, misinformasi, serangan siber, dan artificial intelligence (AI) yang sepenuhnya otonom. 

Kemudian, Konsep Revolution Military Affaris (RMA), yaitu perubahan paradigma karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional. 

“RMA bukan hanya penggunaan teknologi mutakhir di dalam sistem militer, melainkan melibatkan adanya perubahan mendasar dalam doktrin dan organisasi yang sesuai dengan perubahan tersebut," ujar dia.
 

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Presiden Terpilih Dilantik di IKN

Sementara itu, Samsul Rizal menjelaskan konsep smart security and smart defense. Smart security adalah penerapan teknologi informasi, combat cloud, operasi lintas medan dan fusi (penyatuan). Sedangkan, smart defense terdiri dari informasi, penginderaan, serangan, dan komando. 

Dia mengatakan akuisi kekuatan utama yang dapat menghasilkan efek deterrence merupakan hal krusial. Alusista yang diakuisisi harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif. Penggunaan alutsista yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alusista.

“Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alusista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggaran dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal,” papar dia.

Samsul Rizal menjelaskan pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia.

“Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,” tegas dia.

Sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis.

Namun, SDM militer perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, serta pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer. Kemudian, kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0. 

Smart defense juga mengintergrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. Untuk implementasi pertahanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Indarto memaparkan aspek kemanan di IKN disebutkan sebagai pemolisian harmoni.

Dia mengatakan dalam penerapan smart policing, harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana, bukan hanya aspek keamanan. Ketika teknologi cerdas itu diterapkan, ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.

Pemolisian harmoni, sebut Indarto, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing.

"Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakat dengan konteks masalahnya,” ungkap Indarto.

Kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN, jelas Indarto, ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya adalah pelayanan kepolisian, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum.

"Semua teknologi high tech," ujarnya .

Ia juga mendorong untuk membangun teknologi mandiri tidak tergantung pada vendor luar negeri karena terkait dengan data dan keamanan data.