PBB Akan Berhentikan 9 Staf UNRWA yang Terlibat Serangan Hamas ke Israel

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa sembilan anggota staf dari badan pengungsi Palestina, UNRWA, akan diberhentikan setelah penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan mereka dalam serangan yang dipimpin oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Melansir dari UN News, keputusan ini diambil setelah penyelidikan oleh Kantor Layanan Pengawasan PBB (OIOS), yang diluncurkan awal tahun ini sebagai tanggapan atas tuduhan Israel bahwa beberapa personel UNRWA berpartisipasi dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang dan penculikan 250 orang lainnya yang dibawa ke Gaza sebagai sandera.

OIOS, badan investigasi tertinggi PBB, menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan sembilan anggota staf tersebut. Meskipun mereka tidak dapat secara independen memverifikasi semua informasi yang diberikan oleh Israel untuk mendukung tuduhan.

“Investigasi terhadap 19 staf UNRWA yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober telah menghasilkan temuan,” menurut Juru Bicara Deputi PBB Farhan Haq.

“Dalam satu kasus, tidak ada bukti yang mendukung keterlibatan staf, sementara sembilan kasus lainnya tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung keterlibatan mereka,” ujar Haq.

Tindakan yang sesuai akan diambil sesuai dengan Peraturan dan Aturan UNRWA terkait sepuluh kasus tersebut. Dalam sembilan kasus yang tersisa, bukti menunjukkan kemungkinan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan tersebut.

Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa kontrak sembilan staf ini akan diakhiri demi kepentingan agensi.

“Proses investigasi melibatkan kunjungan ke Israel dan Amman, Yordania, untuk meninjau informasi dari pihak berwenang dan data teknologi informasi, namun sebagian besar informasi tidak dapat diautentikasi secara independen karena tetap berada dalam kepemilikan Israel,” ucap Lazarini.

Tuduhan ini pertama kali muncul pada Januari ketika Israel memberi tahu UNRWA tentang dugaan keterlibatan 12 staf, yang kemudian dipecat oleh UNRWA.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, segera memerintahkan investigasi oleh OIOS dan membentuk panel review independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna. Laporan panel tersebut, yang diterbitkan pada April, menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur di UNRWA sangat rinci karena kompleksitas lingkungannya.

Guterres menekankan pentingnya penanganan isu ini secara hati-hati karena keterlibatan dalam serangan tersebut akan menjadi pengkhianatan besar. Farhan Haq juga menyoroti bahwa banyak staf UNRWA telah mengambil risiko besar untuk menyelamatkan nyawa ratusan ribu orang sejak perang Gaza dimulai, dan penting untuk mengakui dedikasi mereka serta memastikan UNRWA mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. (Shofiy Nabilah)