KPU Dituntut Tangani Kasus Pencatutan KTP Warga Jakarta Dukung Dharma-Kun

Jakarta: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaruh perhatian atas kabar adanya KTP warga Jakarta dicatut untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun). Sejumlah masyarakat sudah mengeluh atas kejadian tersebut.

“Saya kira itu keluhan yang harus dapat perhatian dengan seksama dari KPU supaya apa yang menjadi keberatan dan keluhan dari warga Jakarta bahwa dia tidak merasa berikan dukungan, itu bisa dapatkan klarifikasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Muzani mengatakan gerak cepat KPU penting untuk memastikan Pilkada di Jakarta berjalan dengan bersih dan berkualitas. Masyarakat diminta memercayakan tindak lanjutnya kepada instansi yang memiliki kewenangan.

“Saya kira kita percayakan kepada KPU karena KPU adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilpres, pemilu legislatif dan pilkada,” ucap Muzani.

KPU juga diharap tidak gegabah dalam menindaklanjuti kabar tersebut. Muzani berharap penelusuran dilakukan secara independen.

“Saya enggak tahu (bisa ada pencatutan), saya kira pasti KPU tidak berbuat gegabah dalam persoalan ini,” ujar Muzani.
 

Baca juga: Pencatutan KTP Pilgub Jakarta, PKS Minta KPU-Bawaslu Bergerak

Ramai soal dugaan pencatutan sepihak nama dan NIK warga Jakarta untuk mendukung pasangan perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024. Anies Baswedan turut membagikan informasi kalau KTP anak dan adiknya ikut dicatut.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," cuit Anies dalam akun X @aniesbaswedan dikutip, Jumat, 16 Agustus 2024.

Unggahan tersebut mendapatkan berbagai respons dari warganet. Akun @generasiosing, misalnya, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti informasi ini.

"Maju perseorangan dengan cara yang ngawur. Bawaslu harusnya gercep mengatasi permasalahan ini supaya penyelenggaraan Pilkada tidak serta merta asal nyalon tapi caranya ngawur," cuit akun itu.