Presiden Ingin Sensus Pertanian Digelar 5 Tahun Sekali

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pelaksanaan sensus pertanian tidak dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Jokowi ingin jangka waktu pelaksanaan sensus dipersingkat. 

"Mestinya ini setiap lima tahun. Biayanya juga tidak banyak, mungkin Rp3 triliun," ujar Presiden, saat memberikan sambutan acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Mei 2023. 

Jokowi menegaskan bahwa biaya Rp3 triliun bukan menjadi persoalan bagi pemerintah untuk sensus pertanian. Sebab, sektor pertanian sangat penting karena menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak. 

"Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun ini dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu. Menurut saya juga kelamaan," kata Jokowi. 

Kepala negara  berharap sensus pertanian 2023 dapat melahirkan data yang komperhensif. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pertanian dapat sesuai dengan kondisi di tengah masyarakat. 

"Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan tidak paling terkini," ujar Jokowi.

Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sependapat dengan Presiden Jokowi, bahwa data yang diambil 10 tahun yang lalu tidak lagi relevan digunakan saat ini. Sehingga ia akan berupaya agar pelaksanaan sensus pertanian dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. 

"Ini perlu dilakukan lima tahun sekali atau minimal 5 tahun sekali dilakukan, agar akurasi data kita dan bias data kita bisa eliminir, saya kira ini hal yang penting," jelasnya.

Aturan pelaksaan sensus pertanian setiap 10 tahun sekali diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik.