Kemenhaj Minta PPIU Mitigasi Dampak Abu Anak Krakatau bagi Jemaah

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta seluruh asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) segera memitigasi dan memastikan jemaah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memperoleh pelayanan dan pendampingan. Di samping itu, Jemaah diminta tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan travel masing-masing.

"PPIU harus memastikan setiap jamaah memperoleh informasi yang cepat, jelas, dan akurat, mengenai status penerbangan serta penanganan yang sedang dilakukan," kata Direktur Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 7 September 2026.

Sebelumnya, operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, terhenti sejak 6 September 2026 imbas debu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Aktivitas penerbangan dihentikan sementara demi keselamatan para penumpang.

Begitu juga dengan jamaah umrah yang akan pergi ke Tanah Suci maupun pulang ke Indonesia mengalami dampak penundaan. Puji Raharjo mengatakan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait keberangkatan, kepulangan, transit, perubahan jadwal, maupun perubahan rute penerbangan.

Menurut Puji, PPIU juga harus memastikan keberlanjutan pelayanan bagi jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan maupun kepulangan.

"Jamaah yang terdampak penundaan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. PPIU harus memastikan kebutuhan jamaah tetap terlayani, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan, dan kebutuhan dasar lainnya, sampai perjalanan dapat dilanjutkan," kata dia.

Kemenhaj juga meminta PPIU aktif berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, pengelola bandara, otoritas penerbangan, penyedia layanan di Arab Saudi, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh kepastian jadwal dan alternatif perjalanan bagi jamaah.

Tampilan foto udara erupsi Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, Sabtu (5/9/2026). ANTARA/HO-Badan Geologi KESDM/aa.

Koordinasi juga dilakukan Kemenhaj dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan serta memastikan penanganan jamaah berlangsung secara terkoordinasi.

Perhatian khusus diberikan kepada jamaah yang masih berada di Arab Saudi atau tertahan di negara transit akibat perubahan maupun pembatalan penerbangan. Kemenhaj meminta PPIU memastikan jamaah tersebut tetap berada dalam pendampingan dan memperoleh pelayanan yang memadai hingga dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Air.

"Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan jamaah yang masih berada di Arab Saudi maupun di negara transit terpantau dengan baik. Prinsipnya, tidak boleh ada jamaah yang kehilangan pendampingan atau tidak memperoleh kepastian pelayanan," kata Puji Raharjo.

Kemenhaj juga meminta asosias PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan PPIU membantu menjangkau seluruh penyelenggara, termasuk PPIU di luar keanggotaan asosiasi, sehingga penanganan jamaah terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, setiap PPIU diminta menyediakan kanal komunikasi atau narahubung yang aktif dan mudah diakses oleh jamaah maupun keluarga. Kanal tersebut diperlukan agar perkembangan penerbangan, perubahan jadwal, lokasi jemaah, dan langkah penanganan dapat diketahui secara cepat.