Pembayaran Parkir Alkid Yogyakarta Bakal Gunakan Sistem Digital

Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan konsep penataan manajemen parkir di kawasan Alun-alun Selatan atau Alun-alun Kidul (Alkid). Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan pungli yang dialami manajemen Foodtruck Bolosego saat berjualan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan tarif parkir di kawasan tersebut harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak perlu membuat aturan baru, tetapi cukup menerapkan sistem digitalisasi untuk mencegah praktik tarif parkir “nuthuk”.

"Kalau masalah retribusi kan kita sudah ada Perda, jadi tidak perlu membuat aturan baru lagi. Tinggal di mana kita ingin melaksanakan aturan, sudah ada Perda-nya," ujar Hasto di Yogyakarta pada Sabtu, 26 September 2026. 

Ia mengatakan proses digitalisasi masih terus berjalan karena saat ini baru 110 titik parkir yang melayani pembayaran secara nontunai. Sistem serupa ditargetkan dapat diterapkan di lebih banyak titik parkir ke depannya.

"Semua ada 700 lebih titik (parkir), sekarang baru 300 yang bisa kita digitalisasi dan terus kita targetkan setahun ke depan mudah-mudahan bisa semua. Lebih baik yang baru itu langsung digitalisasi, arahan saya begitu," terangnya

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu mengatakan penataan kawasan tersebut diawali dengan pembuatan MoU bersama Keraton Yogyakarta. MoU tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemkot Yogyakarta dalam mengambil kebijakan terkait penataan kawasan.


Salah satu sudut wilayah Malioboro Yogyakarta. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Penataan kawasan tersebut mencakup aspek keamanan, kebersihan, pengelolaan pedagang, skema perparkiran, hingga ketertiban umum. Hasto mengatakan pedagang kaki lima (PKL) tetap diperbolehkan berjualan dengan sejumlah penyesuaian, sementara juru parkir harus berada di bawah naungan Pemkot Yogyakarta.

"Saat ini sedang pematangan konsepnya. Pembahasannya sudah banyak kemajuan. Kami akan mendapatkan nota kesepahaman, serta arahan dari Kraton yang tertuang secara tertulis dalam bentuk MoU dan PKS (perjanjian kerja sama) nanti," kata dia.