Kemnaker Dorong Integrasi Data demi Perkuat Layanan Ketenagakerjaan

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat integrasi data lintas instansi untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan integrasi data menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0.

"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," kata Anwar dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 9 Agustus 2026.

Anwar mengatakan penguatan integrasi data sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.

Konsep tersebut mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika memasuki dunia kerja. Dengan pendekatan ini, layanan publik diharapkan dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kemnaker kemudian mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.
 

 

Himpun profil pencari dan pemberi kerja

Anwar menjelaskan SIAPkerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.

Integrasi tersebut membuat proses pelayanan lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.

"SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas," kata Anwar.

Untuk memperkuat ekosistem digital tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga. Instansi yang terintegrasi antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Integrasi juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.


(Ilustrasi tenaga kerja di Indonesia. Foto: MI/Ramdani)
 

Bangun big data pasar kerja

Integrasi lintas instansi tersebut menjadi salah satu fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja. Data tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data atau evidence-based policy.

Anwar mengatakan penguatan ekosistem digital Kemnaker juga diarahkan untuk meningkatkan kematangan transformasi digital dan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan.

"Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar.