BGN Blak-blakan soal Rincian Dana Rp15 Ribu per Porsi MBG

Jakarta: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penjelasannya, Nanik merinci distribusi dana sebesar Rp15 ribu per porsi yang selama ini menjadi perhatian publik.

Nanik menegaskan, dana tersebut tidak seluruhnya habis untuk bahan baku makanan, melainkan dibagi ke dalam beberapa komponen strategis untuk memastikan keberlanjutan program seperti biaya operasional dan investasi sarana.

Dalam penjelasannya, Nanik merinci komponen utama sebesar Rp10 ribu dialokasikan khusus untuk bahan baku bagi siswa kelas 3 Sekolah Dasar (SD) ke atas hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sementara itu, bagi kelompok anak PAUD hingga kelas 3 SD, porsi bahan baku yang diberikan senilai Rp8.000. 

Pembagian ini disesuaikan dengan kebutuhan gizi di tiap jenjang usia sekolah. Selain bahan baku, terdapat alokasi sebesar Rp3.000 yang ditujukan untuk biaya operasional. Dana ini mencakup penggajian 47 relawan di setiap satuan layanan, pembayaran tagihan listrik dan air, sewa kendaraan, serta biaya pendukung lainnya. 

"Jadi saya mau jelaskan, bahwa Rp15 ribu itu komponennya terdiri dari Rp10 ribu untuk bahan baku, itu untuk anak SD kelas 3 ke atas sampai SLTA. Lalu yang tiga ribu itu untuk operasional. Operasional itu untuk apa saja? Untuk menggaji relawan yang jumlahnya 47 kemudian untuk bayar listrik, sewa mobil, air dan lainnya yang bersifat operasional," ungkap Nanik dalam forum Semangat Awal Tahun 2026 by IDN Times, dikutip Kamis, 14 Januari 2026.
 

Baca juga: Gubernur Andra Soni Bidik Pemerataan Ekonomi Lewat Program MBG

(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
 

Investasi sarana

Nanik juga meluruskan persepsi publik terkait sisa dana Rp2.000 yang sering dianggap sebagai keuntungan murni mitra. Ia menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk investasi sarana, seperti menyewa tanah dan bangunan, pengadaan alat masak modern yang sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), hingga penyediaan wadah makan atau ompreng.

"Lalu yang Rp2.000 lagi untuk apa? Orang bilang, oh itu keuntungannya mitra. Nah ini yang mau saya luruskan, Rp2.000 ini digunakan untuk menyewa tanah, menyewa bangunan, menyewa alat masak, karena alat masaknya harus modern dan sesuai juknis. Lalu untuk menyewa ompreng yang dipakai makan," beber dia.

Lebih lanjut, Nanik memastikan seluruh aliran dana dikelola secara transparan melalui virtual account yang dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan. Transparansi ini terbukti dengan adanya sisa anggaran sebesar Rp19 triliun di akhir tahun yang seluruhnya telah dikembalikan ke kas negara.

"Seluruh uang yang tersisa ada di rekening virtual account yang dikontrol oleh Kementerian Keuangan. Di akhir tahun kita masih tersisa 19 triliun, dibalikin lagi ke Kementerian Keuangan," papar Nanik. (Surya Mahmuda)