Presiden Kuba Tegaskan Tetap Buka Pintu Dialog Setara dengan AS

Havana: Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel pada Senin kemarin menyatakan bahwa pemerintahannya saat ini tidak menjalin pembicaraan dengan pemerintahan Amerika Serikat di luar isu migrasi yang bersifat teknis, di tengah meningkatnya ketegangan hubungan bilateral kedua negara.

Meski demikian, Díaz-Canel menegaskan Kuba tetap terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat, termasuk pemerintahan saat ini, selama dialog tersebut dilandasi prinsip kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, hukum internasional, serta manfaat bersama tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri.

“Kuba tetap terbuka untuk berdialog dengan berbagai pemerintahan Amerika Serikat, termasuk pemerintah saat ini, atas dasar kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, prinsip-prinsip hukum internasional, dan manfaat bersama, tanpa intervensi dalam urusan internal dan dengan penghormatan penuh terhadap kemerdekaan kami,” tulis Díaz-Canel melalui media sosial X.

Ia menambahkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat hanya dapat berkembang apabila didasarkan pada hukum internasional, bukan permusuhan, ancaman, maupun tekanan ekonomi.

“Sebagaimana ditunjukkan sejarah, agar hubungan AS–Kuba dapat maju, hubungan itu harus didasarkan pada hukum internasional, bukan pada permusuhan, ancaman, dan pemaksaan ekonomi,” ujarnya.

Menyinggung kebijakan “blokade” Amerika Serikat terhadap Kuba, Díaz-Canel menyatakan langkah tersebut tidak berkaitan dengan warga Kuba yang tinggal di Amerika Serikat. Ia juga mengkritik Undang-Undang Penyesuaian Kuba tahun 1966, yang memungkinkan warga negara Kuba yang mencapai wilayah AS setelah Januari 1959 untuk mengajukan status penduduk tetap setelah satu tahun, terlepas dari cara mereka memasuki negara tersebut.

“Mereka kini menjadi korban perubahan kebijakan terhadap migran dan pengkhianatan para politisi Miami,” kata Díaz-Canel. Ia menegaskan Kuba secara ketat mematuhi perjanjian migrasi bilateral yang saat ini berlaku antara kedua negara.

Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Kuba sebagai salah satu kemungkinan target berikutnya, beberapa hari setelah operasi militer AS di Venezuela. Trump menyatakan negara Karibia tersebut “siap untuk jatuh” serta menegaskan bahwa Kuba tidak lagi akan menerima pasokan minyak maupun dukungan keuangan dari Venezuela.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla menolak klaim Trump dan menyatakan bahwa Havana tidak pernah menerima kompensasi finansial maupun material atas layanan keamanan yang diberikan kepada negara mana pun.

Sementara itu, Díaz-Canel menyalahkan Washington atas kesulitan ekonomi mendalam yang dialami Kuba, menepis berbagai kritik, dan menegaskan bahwa negaranya tetap sepenuhnya berdaulat meskipun telah menghadapi tekanan Amerika Serikat selama puluhan tahun.

Baca juga:  Kuba Tak Gentar Hadapi Ancaman AS soal Pasokan Minyak Venezuela