Kepala BSKDN Ajak Peneliti Daerah Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan

Jakarta: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pejabat fungsional peneliti di daerah memperkuat kontribusi peneliti dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Dia menilai peneliti berperan penting dalam rangkaian perumusan kebijakan berbasis bukti.

Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan dapat menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi, naskah akademik, maupun policy brief untuk dimanfaatkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.

"Pemerintah daerah dengan kearifan dan kebijakannya dapat mengadopsi hasil-hasil penelitian sebagai kebijakan yang dapat diterapkan di tingkat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yusharto di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 13 Agustus 2026.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi HKM Jabatan Fungsional Peneliti Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur secara daring dari Gedung BSKDN.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengingatkan peneliti untuk memenuhi hasil kerja minimal (HKM) sesuai ketentuan. Menurut dia, pemenuhan HKM tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan jabatan fungsional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti

Menurut dia, hasil riset perlu disampaikan dan dimanfaatkan secara lebih cepat agar penelitian tidak berhenti sebagai publikasi, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dia mencontohkan respons pemerintah Australia terhadap hasil penelitian mengenai moringa atau kelor. Penelitian tersebut menemukan konsumsi moringa pada kadar tertentu dapat memengaruhi tingkat kesuburan pada tikus.

Temuan itu kemudian menjadi pertimbangan bagi sejumlah negara bagian di Australia untuk menerapkan kehati-hatian dalam pemanfaatan moringa untuk konsumsi, khususnya bagi masyarakat usia produktif.

"Ini menjadi salah satu contoh dari kecepatan pemerintah merespons hasil penelitian menjadi hasil kebijakan dan yang dapat diterapkan pada masyarakat atau di tingkat pemerintah daerah," ujar Yusharto.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo. (ANTARA/HO-Kemendagri)

Dia menilai pola tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil penelitian untuk menjawab berbagai kebutuhan di daerah.

"Ketika hasil riset dapat dikomunikasikan dengan baik dan diterjemahkan sesuai kondisi setempat, penelitian akan memiliki manfaat yang lebih luas, baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun melindungi sumber daya daerah," tutur Yusharto.

Dalam konteks tersebut, Yusharto melihat peneliti, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dan analis kebijakan berperan saling melengkapi. Peneliti menghasilkan data dan bukti ilmiah melalui penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Hasil tersebut kemudian dapat diterjemahkan oleh analis kebijakan menjadi rekomendasi kebijakan. Sementara BRIDA berperan mengoordinasikan, membina, dan mendorong pemanfaatan hasil riset tersebut dalam kebijakan pemerintah daerah.

Yusharto mengatakan salah satu bentuk konkret kontribusi peneliti dalam mendukung kebijakan berbasis bukti dapat dilakukan melalui penyusunan naskah akademik.

Berdasarkan ketentuan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden maupun Rancangan Undang-Undang diakui sebagai bagian dari Hasil Kerja Minimal Peneliti.

Yusharto berharap peneliti dapat memperhatikan setiap tahapan pengusulan HKM sekaligus terus meningkatkan kualitas kinerja dan kapasitas profesional.

Dia menekankan bahwa pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti semakin berorientasi pada capaian nyata dan portofolio kinerja, bukan semata-mata masa kerja.

"Kami berharap bapak dan ibu yang sudah menjadi pejabat peneliti sekarang memperhatikan tenggat waktu pengusulan dari HKM ini sehingga bapak dan ibu tetap berperan dan memberikan kontribusi terbaik sebagai bagian dari mata rantai pengambilan kebijakan evidence-based policy," ucap Yusharto.