Diskusi dan pemaparan laporan JAFF Market 2026. Foto: Metrotvnews.com/Nopita Dewi.
Efek Ekonomi Film Capai 1,7 Kali Lipat, JAFF Market 2026 Buka Jalan Pendanaan Baru
Nopita Dewi • 19 November 2026 15:48
Jakarta: Industri perfilman Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja, aktivitas produksi, hingga perputaran bisnis di berbagai sektor pendukung. Namun, keterbatasan akses pembiayaan dan tingginya risiko investasi masih menjadi tantangan bagi pengembangan industri film nasional.
JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank mendorong perluasan akses pembiayaan perfilman melalui kolaborasi antara pelaku industri kreatif, lembaga jasa keuangan, investor, dan regulator.
Head of Data and Analytics JAFF Market Gundy Cahyadi dalam pemaparan Industry Report Financing Indonesia’s Film Industry, menyampaikan setiap Rp1 yang dibelanjakan untuk produksi film berpotensi menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp1,7.
"Setiap Rp1 yang kita spend on film production, itu kita melihat sekitaran Rp1,7 yang bisa di-trigger di ekonomi Indonesia," ujar Gundy dalam pemaparan laporan di JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank, Kamis, 19 November 2026.
Produksi film dengan anggaran sekitar Rp30 miliar, misalnya, diperkirakan mampu menghasilkan dampak ekonomi mencapai Rp45 miliar hingga Rp50 miliar melalui aktivitas produksi dan keterlibatan berbagai sektor pendukung.
Dampak tersebut juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Produksi film berskala besar dapat melibatkan sekitar 300 pemain dan kru, serta menggerakkan sekitar 150 pekerjaan dari sektor pemasok dan penyedia jasa pendukung.
Gundy menilai potensi industri perfilman Indonesia masih terbuka lebar seiring pertumbuhan pasar, perkembangan talenta, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap film nasional.
"Adanya perfilman, industri perfilman salah satu industri yang mungkin boleh dibilang potensinya masih sangat luar biasa positif. Itu akan menjadi poin penting yang bisa kita sampaikan ke pemerintah," kata Gundy.
Sementara Direktur Imajinari Dipa Andika mengatakan aktivitas produksi film turut menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, terutama ketika proses syuting dilakukan di daerah. Film produksi Imajinari, Pulang Kampung, misalnya, menjalani proses syuting di lima wilayah di Sumatra Utara dengan 28 titik lokasi dan melibatkan lebih dari 300 kru lokal.
"Lebih dari 50 persen pemain justru datang dari lokal supaya kita ingin syuting film tentang Sumatra Utara harus autentik," ujar Dipa.
Menurut Dipa, aktivitas produksi film juga berpotensi mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Ia mencontohkan film Ngeri-Ngeri Sedap yang turut meningkatkan daya tarik sejumlah lokasi wisata di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara. Salah satu lokasi syuting film tersebut, Bukit Holbung, kini berkembang menjadi destinasi wisata yang semakin dikenal masyarakat.
Risiko investasi jadi kendala pendanaan film
Di tengah potensi ekonomi tersebut, akses pendanaan masih menjadi tantangan utama bagi rumah produksi, terutama pemain baru yang belum memiliki rekam jejak dan kepercayaan investor.
Dipa mengatakan investor cenderung melihat perfilman sebagai bisnis berisiko tinggi karena pendapatan sebuah film bergantung pada respons pasar. Untuk mengurangi risiko, Imajinari mengembangkan pola kerja sama investasi dalam bentuk paket beberapa film maupun kerja sama jangka panjang.
Menurut dia, investasi film tidak semestinya hanya bergantung pada pendapatan tiket bioskop, tetapi juga potensi pemasukan dari layanan over-the-top (OTT), sponsor, merchandise, hingga distribusi ke pasar internasional.
"Biasanya kami dengan investor sebisa mungkin kerja sama tidak satu film, karena kalau satu film kesannya langsung hit-and-miss. Makanya biasanya masuk paket film, minimal tiga film, atau paket tahunan," kata Dipa.
Ia menilai diversifikasi sumber pendapatan dapat membantu investor mengurangi risiko sekaligus membuka peluang keuntungan dalam jangka panjang. Transparansi laporan pemasukan dan pengeluaran juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dengan investor.
Dari sisi lembaga jasa keuangan, Amar Bank melihat peluang pembiayaan industri perfilman tidak hanya terbatas pada rumah produksi, tetapi juga sektor pendukung yang memiliki arus kas lebih terukur.
Director Amar Bank Josua mengatakan semakin dekat bisnis dengan rantai pasok industri film, risiko pembiayaan cenderung lebih mudah dianalisis dibandingkan pembiayaan langsung kepada produser film.
"Semakin supply chain ke arah upstream, pembayarannya semakin lebih pasti kalau di bagian produsernya sudah pasti ada pendanaannya. Begitu masuk ke produser, business risk-nya semakin meningkat," ujar dia.
Amar Bank juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan bagi pelaku industri kreatif. Pencatatan keuangan yang masih bercampur antara kebutuhan pribadi dan usaha dinilai menjadi kendala bagi lembaga keuangan dalam menilai kemampuan pembayaran serta memproyeksikan arus kas.
Josua mengatakan pembenahan tata kelola keuangan dapat membantu pelaku industri perfilman memperoleh akses pendanaan yang lebih luas. Kolaborasi pembiayaan antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk mendanai proyek dengan risiko yang lebih kompleks.
(Ilustrasi. Foto: Freepik)
OJK dorong pemanfaatan securities crowdfunding
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku industri perfilman sekaligus memperluas pemahaman lembaga jasa keuangan terhadap karakteristik bisnis film.
Deputy Director OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan akses pembiayaan membutuhkan pemahaman dari kedua pihak, baik pelaku industri film maupun lembaga keuangan.
"Literasi itu goes both ways. Teman-teman sineas tidak tahu secara kaffah produk-produk jasa keuangan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, lembaga jasa keuangan juga sangat sedikit yang tahu industri perfilman," jelas dia.
Menurut Biger, peningkatan literasi dapat membuka peluang pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan formal, mulai dari perbankan hingga Securities Crowdfunding (SCF).
SCF menjadi salah satu alternatif pendanaan yang memungkinkan pelaku usaha menghimpun modal dari investor melalui platform yang memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK.
Biger juga menyoroti potensi pemanfaatan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai instrumen pembiayaan. Meski regulasi telah membuka peluang penggunaan IP sebagai agunan, implementasinya masih terkendala penilaian aset dan likuiditas pasar.
"Kalau kita lihat benchmark di beberapa negara lain, IP itu sudah cukup likuid. Film itu punya arus kas selain dari tiket, ada merchandise dan lain-lain yang bisa panjang," ujar dia.
Biger menilai, pengembangan pasar IP sekunder diperlukan agar aset kreatif memiliki nilai ekonomi yang lebih terukur dan dapat dimanfaatkan dalam sistem pembiayaan formal.
Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia (BPI) Riza menilai penguatan ekosistem pembiayaan perlu disertai transparansi data industri, termasuk sistem pencatatan penonton dan pendapatan film.
BPI tengah mendorong pengembangan Box Office Data System agar data penonton dan pendapatan film dapat diakses secara lebih transparan. Sistem tersebut dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan dalam menilai risiko investasi perfilman.
Riza mengatakan industri film perlu dipandang sebagai bisnis yang memiliki tata kelola dan pelaporan jelas, bukan sekadar proyek kreatif. Dengan demikian, rumah produksi dapat lebih mudah mengakses berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia.
JAFF Market menilai pengembangan ekosistem pembiayaan film menjadi penting seiring besarnya potensi pasar domestik. Industri perfilman Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan, baik melalui peningkatan jumlah layar, perluasan distribusi, maupun pengembangan sumber pendapatan di luar bioskop.
Dengan meningkatnya kolaborasi antara pelaku industri, perbankan, investor, dan pemerintah, akses permodalan diharapkan semakin terbuka sehingga industri film nasional dapat berkembang sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.