Komnas HAM Sebut Pemerintah Punya Komitmen Benahi Tata Kelola Lapas

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah memiliki komitmen membenahi berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal itu merespons masalah overkapasitas hingga kasus pungutan liar di dalam lapas. 

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa berbagai masalah tersebut bukan hal baru. Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan tata kelola secara menyeluruh agar dampaknya dirasakan langsung oleh warga binaan.

"Pemerintah memiliki komitmen untuk membenahi sistem dan tata kelola tahanan kita, sehingga paradigma penghukuman bagi seluruh narapidana kita adalah pemulihan ya, dan bagaimana memastikan mereka menjadi lebih baik gitu ketika keluar dari penjara," kata Anis dilansir dari Antara, Jumat, 9 Oktober 2026.

Anis menyebut persoalan di lapas dan rutan bagaikan fenomena gunung es yang terus berulang meski pemantauan telah dilakukan secara berkala. Hal itu terbukti dari temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 

Menurut Anis, Komnas HAM masih kerap menerima laporan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam rutan maupun lapas. Laporan tersebut mencakup dugaan aksi kekerasan, penyiksaan, pengeroyokan sesama tahanan hingga tewas, hingga layanan kesehatan yang minim.


Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: Antara. 

Sepanjang tahun ini, Komnas HAM mencatat telah menerima 42 aduan kasus dari berbagai lapas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihak Komnas HAM mendukung penuh langkah pembaharuan regulasi dan perbaikan sistem yang tengah disiapkan pemerintah.

"Termasuk tadi revisi undang-undang gitu ya, untuk mendukung agar perbaikan sistem tata kelola lapas di Indonesia itu selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujar Anis.