MRT Jakarta Beri 7 Usulan untuk Kurangi Macet & Polusi Udara

Jakarta: Polusi udara di Jakarta hingga saat ini masih masuk dalam kategori tidak sehat. Akibatnya semakin banyak masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam enam bulan terakhir ada peningkatan jumlah kasus ISPA di Jabodetabek hingga pertengahan 2023. Jumlahnya mencapai 200 ribu kasus per bulan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, peningkatan jumlah pasien ISPA terjadi seiring peningkatan polutan di Jakarta.

Selain jelaga industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, emisi karbon yang dihasilkan kendaraan menjadi salah satu penyebab kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota. Maka dari itu PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta mengusulkan sejumlah kebijakan untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Operasional MRT Jakarta Muhammad Effendi saat menjadi pembicara di kelas MFP (MRT Fellowship Program) Jurnalis Class 2023 di Gedung Transport Hub, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Agustus 2023, pagi.

“Usulan itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah sejak 2019 lalu. Kami yakin jika usulan itu diterapkan bisa menekan separuh kemacetan di Jakarta, yang berkontribusi terhadap polusi saat ini,” kata Effendi.

Setelah melakukan kajian, MRT melihat terdapat tujuh program yang bisa menekan kemacetan, seperti menerapkan tarif angkutan umum yang fleksibel, menaikkan tarif parkir, reroute bus feeder, mengembangan jalur pedestrian, penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), perluasan skema ganjil genap, dan pembangunan park and ride di Selatan Jakarta.
 
“Usulan ini sebenarnya kami hasilkan saat kami diminta meningkatkan penumpang MRT menjadi 150 ribu orang per hari pada 2020,” ujarnya. “Kami diminta untuk membuat kajian agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.”
 
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, upaya mengurai kemacetan dan polusi di Jakarta perlu komitmen serta kebijakan untuk diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan mendorong pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Pemerintah bisa memulai gerakan ini dengan meminta aparatur sipil negara naik angkutan umum ke kantornya," katanya lagi. "Presiden juga mesti mencontohkan. Sekali-kali naik kereta dari Bogor menuju Istana Negara. Kalau presiden memberi contoh anak buah akan segan."
 
Selain itu PT Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT Jakarta akan meluncurkan angkutan pengumpan antar jemput karyawan, yang akan dimulai pada September 2023.
 
“Pada tahap awal kami akan mulai dengan menyediakan angkutan antar jemput karyawan MRT terlebih dahulu,” kata Kepala Divisi Customer Engagement PT MRT Jakarta M Iqbal Bimo di acaranya yang sama.