Bappebti Konsisten dengan Rencana Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

Jakarta: Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menerangkan, penyusunan rancangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka masih berproses dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan itu, pemerintah sudah menyusun tiga rancangan kebijakan dan ketentuan teknis terkait bursa berjangka CPO. Pertama, Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022.

Kedua, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah. Ketiga, Rancangan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik CPO.

Didid menekankan manfaat kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka, yaitu pertama, terbentuk harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan real time. Pasalnya, saat ini perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar sehingga menjadi tidak transparan, tidak real time, dan sering menimbulkan under pricing.

"Perdagangan CPO di Indonesia saat ini masih mengacu pada harga referensi dari bursa Malaysia dan Rotterdam. Padahal, Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor CPO terbesar di dunia dengan volume ekspor CPO mencapai 3,462 juta ton pada 2022. Walaupun nilai ekspor surplus, potensi penerimaan negara belum maksimal untuk masyarakat Indonesia," jelas Didid dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 7 Agustus 2023.

Manfaat kedua, Harga Patokan Ekspor (HPE) dapat ditetapkan dengan jelas dan penerimaan negara dari pajak akan meningkat. Manfaat ketiga, dapat mendorong perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan menjadikan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih akurat.

"Ke depannya diharapkan bursa CPO dapat memfasilitasi perdagangan CPO lokal sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid," tambahnya.

Adapun kemajuan rancangan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka saat ini rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sudah selesai ditelaah hukum, terkait dengan penyusunan Regulatory Impact Assessment (RIA). "Segera setelah ini, akan dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Nilai resi gudang capai Rp338,18 miliar

Di sisi lain, Bappebti fokus pada pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk sektor hilir berorientasi ekspor. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri.

Didid mengungkapkan, beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti komoditas ikan dari gudang SRG Benoa Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia; dan beras organik dari gudang SRG Wonogiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapura, dan Malaysia.

Berikutnya kopi dari gudang SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon; dan rumput laut dari gudang SRG Makassar ke Jepang, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.

"Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp338,18 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp160,04 miliar periode Januari-Juli 2023," terangnya.

Diketahui, SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual saat harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.

Melalui SRG akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG. Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus.

Kemendag sendiri saat ini mengatur 22 jenis komoditas dalam penyelenggaraan SRG, yakni gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.