Airlangga Diminta Bikin Poros Baru dan Cari Cawapres

Jakarta: Rapat Pleno Ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar yang diselenggarakan Minggu, 9 Juli 2023 menghasilkan tiga poin penting rekomendasi. Salah satunya, meminta Ketua Umum Golkar Airlangga membentuk poros baru.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat Dewan Pakar Partai Golkar Nomor B-/WANKAR/PG/VII/2023 yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2023. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential," tulis surat tersebut dikutip Selasa, 11 Juli 2023.

Saat ini, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, PPP sudah menunjukkan arahnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Golkar dan PAN masih belum pasti.

Poros baru dinilai penting untuk Golkar supaya memiliki kendaraan politik dalam Pilpres 2024. Terlebih, Golkar masih kukuh mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," tulis surat tersebut.

Kemudian, Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga menentukan cawapresnya maksimal Agustus 2023. Selanjutnya, Airlangga diminta membuat program 'Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat' dalam rangka memenangkan Golkar di Pemilu 2024.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan menyebut Dewan Pakar Partai Golkar berpeluang mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. Munas itu memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai bakal calon presiden (capres).

Sementara itu, muncul opsi pergantian Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar. Pergantian ketua umum itu melalui Munas Luar Biasa (Munaslub). Munaslub juga menjadi forum untuk mengubah keputusan Munas 2019.

"Berpeluang juga karena munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," kata anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam saat dihubungi, dikutip pada Senin, 10 Juli 2023.