Sri Mulyani Beberkan Urgensi BLT Mitigasi Risiko Pangan

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan masih dibutuhkan, mengingat tingkat inflasi dari harga pangan bergejolak atau volatile food masih di level 6,73 persen.
 
Pemerintah dalam hal ini, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), dipimpin Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, menyampaikan secara eksplisit daerah mana saja yang inflasinya lebih tinggi dan lebih rendah.
 
"Kami di Kementerian Keuangan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal yaitu daerah yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan reward. Itu dilakukan tiap tiga bulan," kata Sri Mulyani usai paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
 
Langkah ini diklaim berhasil membuat daerah memiliki awareness atau kepekaan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, dari sisi distribusi logistik, maupun sisi komoditas.

Baca juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Bakal Cair Sekaligus di Februari
 

Tekan inflasi volatile food

 
Sebagai contoh, jelas Sri Mulyani, harga cabai merah dan rawit, bawang putih, serta beras yang menjadi salah sekian faktor dari sisi volatile food.
 
Sehingga dalam hal ini, Kemenkeu akan terus memfokuskan BLT mitigasi risiko pangan. Sebab volatile food berkontribusi signifikan pada headline inflasi dan juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.
 
"Kami akan terus rumuskan langkah-langkah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama dalam momentum pertumbuhan global melemah, maka pemerintah harus melindungi dari sisi domestik," tukas Sri Mulyani.