KPU Jabar Butuh 1,3 Juta Petugas KPPS

Bandung: Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) membutuhkan sebanyak 1,3 juta orang untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). 

Pada 2024 nanti akan ada Pemilu, Pilpres, dan juga Pilkada serentak. Untuk Pilpres dan Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pikkada serentak direncanakan pada November 2024 dan diwacanakan maju jadi September 2024.

"Dengan kebutuhan 1,3 juta orang petugas, KPU Jabar tak ingin catatan kelam 2019 kembali terulang. Puluhan petugas KPPS di Jabar meninggal dunia karena kelelahan. Sementara KPU pusat mencatat pada 2019, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit," kata Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni di Bandung, Rabu, 25 Oktober 2023.

Terkait dengan persiapan rekrutmen, kata Ummi, tahapannya pada Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Jabar dengan 140.458 TPS artinya dikalikan 9 petugas KPPS sekitar 1,3 juta petugas KPPS. Jumlah ini sangat besar dan menjadi yang tertinggi se-Indonesia.

"Dan syarat kesehatan seperti PPK dan PPS diperketat. Kebanyakan mengalami tenanan darah tinggi dan juga kolesterol. Kalau dulu hanya berasal dari surat keterangan puskesmas, untuk kali ini juga memastikan di dalam surat keterangan itu tercantum penyakit bawaan komorbid, itu juga harus disertakan," jelasnya.

Kemudian, lanjut Ummi, usia petugas juga dibatasi maksimal 55 tahun, dan mereka harus sudah siaga sejak H-2 pemilu untuk mempersiapkan logistik. KPU Jabar juga memastikan petugas harus menjalankan 11 azas penyelenggara agar berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.

"Kini regulasi memang belum keluar, tapi hari ini kita sudah sama-sama tahu ada perbedaan nanti terkait pada saat perhitungan dan rekapitulasi di tingkatan KPPS, yang menjadi bahan evaluasi dari bahan evaluasi dari 2019," ucapnya.

Menurut Ummi, KPU RI juga sudah menggunakan Sirekap sebagai alat bantu untuk melakukan rekapitulasi. Selain masalah kesehatan, input data juga sempat jadi masalah. Pada Pemilu 2019 menggunakan scan C1 dan KPU Provinsi Jabar sudah menyelesaikan 100 persen. Hanya saja karena jumlah TPS yang terbesar, untuk mencapai 100% membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan provinsi lain.

"Kalau kita lihat simulasi Sirekap itu membantu, aplikasinya lebih simpel, dibandingkan dengan saat penggunaan scan C1. Itu ikhtiar dari KPU RI untuk bisa mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.

Diakui Ummi, KPU Jabar memiliki dinamika jumlah pemilih terbesar se-Indonesia untuk tingkatan provinsi. Sehingga konsolidasi internal dan eksternal, juga memastikan 27 kabupaten dan kota berjalan dengan lancar menjadi prioritas.

Sedangkan untuk kesiapan logistik, masih pada proses distribusi. namun dipastikan 27 kabupaten/kota sudah menyiapkan gudang penyimpanan.

"Sementara untuk anggaran kami mengajukan Rp1,150 triliun dan kini masih di tahapan pembahasan di banggar. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam melaksanakan pilkada di 27 kabupaten kota yang ada di Jabar," jelasnya.