Timnas Anies-Muhaimin Minta Publik Tak Dibohongi Soal Bansos

Jakarta: Kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta publik tak dibohongi soal sumber bantuan sosial (bansos). Bantuan tersebut harus ditegaskan bersumber dari negara bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bansos ini kewajiban pemerintah dan ini dana negara, jadi jangan membuat kebohongan publik ini bukan dari Pak Jokowi pribadi tapi ini dari negara," kata Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Metrotvnews.com bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?', Minggu, 21 Januari 2024.

Ari mengatakan bansos sejatinya kewajiban pemerintah. Namun bila dinarasikan dari Kepala Negara, akan mengarah pada politisasi.

Pasalnya, narasi bansos dari Jokowi akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres noor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, narasi itu disampaikan ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran.

"Misalnya kasusnya Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar), kalau enggak salah di NTB jelas-jelas mengatakan terima kasih dong kepada Pak Jokowi bansos ini," ucap Ari.
 

Baca juga: KPK Gali Aliran Dana Kasus Bansos

Kubu Anies-Muhaimin, kata Ari, terus mencermati arah politisasi bansos tersebut. Penyaluran masif dilaksanakan justru jelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Persoalannya ketika bantuan sosial ini mulai digeber, mulai diperbanyak, mulai diramaikan ketika menjelang pemungutan suara. Inilah menjadi permasalahan karena akan muncul politisasi bansos, ini yang kita cermati," ujar Ari.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bansos di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga memberikan bantuan beras seberat 10 kilogram.