Ilustrasi PPP.
Candra Yuri Nuralam • 2 March 2024 11:17
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tidak akan ikut mendukung pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Partai berlambang Ka'bah itu diprediksi cuma menggerentak dan akan bergabung dengan pemerintah.
“Saya melihat PPP tidak akan dorong hak angket, partai yang paling sekarang agak berat untuk mendorong hak angket di parlemen ya PPP, karena jumlah kursinya sedikit dibandingkan partai-partai lain,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Sabtu, 2 Maret 2024.
Menurut Ujang, PPP sangat berpotensi bergabung dengan pemerintah terpilih. Sebab, suara mereka akan mudah dilawan jika ngotot mengajukan hak angket.
Analisis itu juga didasari karena PPP belum memberikan ketegasan soal hak angket. Ujang mengatakan keputusan pastinya baru diumumkan ke publik setelah pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) selesai.
“Oleh karena itu, saya tidak yakin kalau PPP itu mendorong hak angket, kan sampai hari ini juga PPP mengatakan nanti keputusannya setelah pengumuman 20 Maret, pengumuman hasil pileg dan pilpres oleh KPU,” ujar Ujang.
PPP juga dinilai tidak satu suara mengajukan hak angket. Apalagi, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno sudah memberikan sinyal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dan justru Sandiaga Uno juga ingin merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran gitu,” ucap Ujang.
Dia menilai sikap PPP soal pengajuan hak angket cuma menggerentak. Partai itu diyakini akan lebih nyaman di dalam pemerintahan.
“PPP itu tidak akan menurunkan hak angket, PPP itu nanti ujung-ujungnya juga dukung pemerintah,” terang Ujang.
Baca Juga:
PPP Pastikan Dukung Hak Angket di DPR |