Bamsoet Sebut Rancangan UU MPR Sudah Disiapkan Sebagai Pemisah UU MD3

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut pihaknya sudah menyiapkan rancangan Undang-Undang (UU) MPR. Beleid itu sebagai bentuk pemisah dari Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"MPR RI melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR. Dalam waktu dekat, pimpinan MPR akan bertemu Pimpinan DPR untuk membahas pemisahan UU MD3 menjadi UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, sebagai implementasi perintah undang-undang dasar," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 April 2024.

Menurut Bamsoet, penting untuk memisahkan UU MPR, UU DPR, dan UU DPD. Sebab, masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mencontohkan lembaga permusyawaratan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Berbeda dengan DPR dan DPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.  

"Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3," ucap Bamsoet.
 

Baca: Revisi UU MD3 Disebut untuk Kepentingan Perubahan Posisi Ketua DPR

Bamsoet mengatakan UU MPR dipersiapkan sebagai legacy atau peninggalan MPR periode 2019-2024. Selain UU MPR, Bamsoet juga tengah menyiapkan pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Sangat penting bagi lembaga keparlemenan seperti MPR, DPR, dan DPD untuk menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri," ujar Bamsoet.