Revisi UU MD3 Disebut untuk Kepentingan Perubahan Posisi Ketua DPR

Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyebut revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) direncanakan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Salah satunya, perubahan posisi ketua DPR.

“Ya yang paling menginginkan perubahan posisi ketua DPR mestinya. Selain mengincar ya mungkin untuk bargain,” kata Luluk kepada Media Indonesia, Selasa, 9 April 2024.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman dpr.go.id/uu/prolegnas.

Revisi tersebut didaftarkan per Selasa, 2 April 2024. Pengusul yang tercatat ialah DPR RI.