KPU Disebut Perlu Direstrukturisasi

Jakarta: Tudingan gaya hidup pejabat KPU yang dinilai mewah oleh anggota DPR RI dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 senada dengan keresahan masyarakat sipil selama ini. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, gaya hidup mewah lebih ditonjolkan pejabat KPU saat ini ketimbang integritas dan kinerja.

"Harusnya KPU dilakukan restrukturalisasi karena komisioner KPU yang demikian tidak layak untuk dipertahankan," kata Neni kepada Media Indonesia, Kamis, 16 Mei 2024.

Neni menyentil KPU yang kerap mengadakan rapat koordinasi dengan menyewa penyanyi dangdut hingga saweran. Selain itu, ia menyoroti jajaran KPU yang bolak-balik ke luar negeri dengan dalih dinas.

Pada titik ini, Neni menyarankan KPK untuk ambil peran guna mengecek dan menyelidiki gaya hidup mewah para pejabat di KPU. "Saya justru khawatir semakin dibiarkan ini akan berdampak pada legitimasi lembaga KPU," ungkapnya.