Wujudkan Data Tunggal yang Valid Terkait Penyandang Disabilitas di Tanah Air

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong ketersediaan satu data valid yang dapat diakses bersama untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang tepat bagi penyandang disabilitas. 

"Dibutuhkan program pembangunan dengan pijakan yang kuat dan terukur bagi para penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan data yang benar-benar valid dan dapat diakses semua pihak," kata Rerie dalam keterangannya, Senin, 8 September 2025. 

Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan, data penyandang disabilitas masih tersebar di berbagai kementerian. Ini menyebabkan program inklusi disabilitas tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, tercatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sepertiga dari jumlah penyandang disabilitas tersebut belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, partisipasi kerja penyandang disabilitas di tanah air hanya 23,94 persen.

"Berbagai upaya untuk mewujudkan data tunggal yang benar-benar valid bagi penyandang disabilitas harus segera dilakukan," tegas anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II itu. 
 

Baca juga: Legislator NasDem Minta Pemerintah Antisipasi Dampak PHK Massal Industri Rokok

Ia mengatakan proses mewujudkan data tunggal terkait disabilitas dalam skala nasional harus mendapat dukungan semua pihak terkait. Baik pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, juga masyarakat. 

"Dalam merealisasikan data tunggal nasional tidak semata pencatatan administrasi, lebih dari itu juga mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam," ujar Rerie.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya untuk mewujudkan data tunggal yang valid berskala nasional terkait disabilitas disiapkan dengan matang. Mulai dari perencanaan, dukungan dana, hingga eksekusi pendataan di lapangan.

"Agar data yang dihasilkan kelak benar-benar valid dan mencerminkan kondisi para penyandang disabilitas di tanah air yang diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Tanah Air," ujar dia.