Skotlandia Hentikan Pendanaan Publik untuk Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel

London: Menteri pertama Skotlandia, John Swinney, mengumumkan pada Rabu, 3 September, akan berhenti memberikan dana publik kepada perusahaan yang mempersenjatai Israel. Swinney mendesak Inggris untuk menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel yang negosiasinya ditangguhkan oleh London pada Mei.

Saat berbicara kepada anggota parlemen Skotlandia (MSP) di Holyrood, Swinney mengatakan akan menghentikan penyediaan uang publik kepada perusahaan senjata yang memasok senjata ke negara yang terbukti melakukan genosida, termasuk Israel. Penghentian dana ini akan berlaku untuk hibah dan investasi baru dari pemerintah Skotlandia, Badan Usaha, dan Bank Investasi Nasional. 

“Setiap perusahaan pertahanan yang mencari dukungan harus membuktikan produknya tidak terlibat secara militer dengan Israel,” ujar Swinner, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 4 September 2025.

Swinney mengumumkan hibah sebesar 400.000 Pound (Rp8.1 miliar) kepada badan amal Kids Operating Room, untuk mendirikan Pusat Kesiapan Lapangan Gaza HOPES di Skotlandia. Dana itu akan membantu tambahan 15 juta dolar untuk mendirikan rumah sakit di Gaza.

Ia mengatakan, dana tambahan 600.000 Pound (Rp12,2 miliar) akan disumbangkan ke Dana kemanusiaan yang dipimpin oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di wilayah Palestina.

Pernyataan ini muncul menjelang debat parlemen amandemen yang diajukan Partai Hijau Skotlandia, yang menuntut boikot Israel dan perusahaan yang terlibat genosida di Gaza dan permukiman ilegal Tepi Barat.

Swinney mengatakan, jika tidak ada tindakan, pemerintah Skotlandia berisiko melanggar hukum. Sementar itu, pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, menyebut situasi di Gaza sangat tidak dapat ditoleransi.

"Kita harus menghentikan pertumpahan darah ini sekarang juga," ujarnya, seraya menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang.

Sarwar menekankan, bahwa Netanyahu, yang dicari Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang di Gaza, harus dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menyambut baik komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina.

(Kelvin Yurcel)