BKN: Indonesia Butuh Orkestrasi Tata Kelola Kepegawaian yang Kuat

Bogor: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan dengan jumlah lebih dari lima juta aparatur sipil negara (ASN) saat ini, Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi. Diawali dengan desain reformasi birokrasi yang harus terus bergerak maju sebagaimana kemajuan di sektor lainnya.

"BKN memainkan peran sentral dalam mengorkestrasi manajemen ASN agar Asta Cita dapat diwujudkan melalui peningkatan peran ASN yang memiliki pengetahuan, sikap, dan kompetensi," kata Zudan dilansir dari Antara, Kamis, 20 November 2025.

Zudan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2025 di Jakarta pada Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini diikuti pejabat kementerian atau lembaga dan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah, dengan menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Desain reformasi birokrasi yang terus bergerak, kata dia, bisa dilakukan dengan mengubah cara pandang dari regulasi yang represif ke regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi.

Zudan mengatakan BKN telah merilis sembilan kebijakan terbaru yang pro-karier ASN, dirancang untuk mendorong fleksibilitas karier, pengembangan berkelanjutan, dan peningkatan profesionalisme ASN. Antara lain, kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, hingga proses kenaikan pangkat dan manajemen talenta.

BKN juga tengah fokus diri pada profiling ASN secara menyeluruh. Data kompetensi, latar pendidikan, rekam jejak, hingga potensi ASN diperkuat agar pemerintah memiliki rujukan akurat dalam penempatan dan mobilitas talenta.

"Upaya ini juga menjadi dasar kemudahan dalam penilaian dan pengembangan profesi ASN, sehingga kebijakan karir dapat berjalan lebih objektif dan berbasis data," ujar Zudan.
 

Baca Juga:  Pemerintah Tingkatkan Kompetensi ASN

Zudan mengatakan untuk memperkuat ekosistem kepegawaian nasional, BKN telah menyediakan satu platform berbagi pakai dengan seluruh instansi melalui ASN Digital.

"Dengan hadirnya sistem terintegrasi ini, instansi pemerintah tidak perlu membangun platform terpisah," kata Zudan.

Seluruh data ASN dapat dikelola dalam satu sistem nasional untuk memastikan konsistensi data, efisiensi proses, percepatan layanan kepegawaian, dan kelancaran mobilitas talenta.

Zudan menegaskan transformasi besar reformasi birokrasi merupakan kerja kolektif sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dari seluruh birokrat sebagai desainer kebijakan, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait bersama seluruh instansi pemerintah daerah, dan dukungan DPR.

"Dengan kolaborasi yang kuat, redesain reformasi birokrasi dari administratif menjadi substantif akan mempercepat pencapaian Asta Cita sekaligus memastikan ASN semakin profesional, adaptif, dan relevan dalam melayani publik," kata Zudan.