Masyarakat Dorong Netralitas ASN di PSU Pilkada Papua

Jakarta: Masyarakat mendorong netralitas aparatur sipil negara (ASN), di pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua. Hal tersebut disuarakan masyarakat di Kantor Gubernur Papua.

"Pj Gubernur ditugaskan ke Papua itu kan untuk menyelesaikan PSU Papua," kata Kepala Biro Umum Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Petrus Imoliana, dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 12 Agustus 2025.

Hal tersebut diungkap Petrus merespons keinginan masyarakat agar tak ada intervensi di PSU Pilkada Papua. Masyarakat menyuarakan hal tersebut di kantor Gubernur Papua pada Senin, 11 Agustus 2025.

Menurut Petrus, suara masyarakat mesti didengarkan. Terlebih, ada oknum kepolisian yang diduga ikut campur dan memaksa masyarakat memilih pasangan tertentu.

Selain itu, kata dia, ada dugaan politik uang terkait dengan PSU Pilkada Papua. Petrus menyebut ada uang yang sengaja disebar agar masyarakat memilih calon tertentu.

Imoliana menyebut masyarakat akan turun lagi ke jalan untuk menuntut keadilan dalam pemilihan kepala daerah ini. “Sudah pasti. Karena kami tidak tega dibodohi di kampung halaman sendiri. Kita lihat situasinya,” kata Petrus.

Masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menyuarakan netralitas ASN di Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin, 11 Agustus 2025, siang.
 

Baca: Seluruh Pihak Diminta Menghormati Hasil PSU Pilkada Papua

Mereka menuntut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua.

Aksi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari Tabi Seireri, masyarakat Kayu Pulau, Payuguban, perwakilan masyarakat muslim, perwakilan gereja yang ada di Kota Jayapura.

Dalam orasinya, Ketua Dewan Adat Sentani, Organes Kaway, menegaskan masyarakat adat menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat mencederai proses demokrasi di Papua.
Ia khawatir atas dugaan keberpihakan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam proses PSU.

“Kami datang dengan damai, tapi suara kami tegas: ASN harus netral, dan Pj Gubernur harus dievaluasi. Demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” ujar Kaway di hadapan massa.