Pemerintah Terus Meningkatkan Pengawasan Industri Pertambangan

Jakarta: Pemerintah memastikan bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap industri pertambangan. Hal ini dilakukan guna membangun masa depan pertambangan yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, dalam diskusi yang digelar Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (AIMRI). Hendra menegaskan pemerintah juga terus diawasi aparat penegak hukum.

"Jadi kami pengawas yang diawasi juga. Sehingga ketika pengawasan terhadap teknis dan lingkungan itu tidak dilakukan, dan bahkan luput, maka ini akan menjadi concern aparat penegak hukum terhadap kami juga," kata Hendra, dikutip Jumat, 18 Juli 2025.

Hendra menjelaskan, sesuai dengan Keptusan Menteri ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018, sudah ada panduan-panduan yang wajib dilakukan. Antara lain, pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan eksplorasi, konstruksi, penambangan, serta prinsip pengelolaan reklamasi dan pascatambang. Kementerian ESDM memonitor itu semua melalui Inspektur Tambang dan kepala teknik tambang (KTT).

"Ke depan, kami juga akan melakukan monitoring secara real time dan terintegrasi dengan teknologi, seperti halnya kami yang sudah memantau vulkanologi dan mitigasi bencana geologi melalui tablet, laptop dan ipad," bebernya.
 

Baca juga: Syarif Fasha Tegaskan Perusahaan Tambang Wajib Pulihkan Lingkungan

Sementara itu, perwakilan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Alin Halimatussadiah menjelaskan jumlah luasan konsesi tambang nikel meningkat tajam pada area forestrasi. Hal ini membutuhkan awereness dari semua pihak terhadap lingkungan hidup.

Ia mengungkapkan tren masa depan pasar global adalah terkait raw material yang bersumber dari proses hulu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia mencontohkan terkait electric vehicle yang didesain agar ramah lingkungan. 

"Tapi jika berasal dari sumber dan proses di hulu yang produksinya tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, maka pasar global akan menolak itu, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama," ujar Alin.

Alin menambahkan ekonomi dan lingkungan perlu dikombinasikan secara baik agar bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah. Sekaligus, meningkatkan serapan tenaga kerja di daerah. Jangan sampai daerah memeroleh Dana Bagi Hasil (DBH) semata.

Tantangan membangun masa depan pertambangan berkelanjutan

Ketua DPP AIMRI Bidang Lingkungan Hidup, Wildan Galang Dermawan mengatakan bahwa membangun masa depan pertambangan yang berkelanjutan adalah tantangan bagi semua pihak. Ia menilai Indonesia membutuhkan green leadership yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam pengambilan keputusan dan strategi organisasi. 

"Pemimpin yang menerapkan green leadership tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Kita harus berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, karyawan, dan lingkungan," ujar Wildan.