Status Siaga Bencana Hidrometeorlogi Dicabut, Kabupaten Garut Waspada Kekeringan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh.

Status Siaga Bencana Hidrometeorlogi Dicabut, Kabupaten Garut Waspada Kekeringan

Media Indonesia • 9 June 2025 16:08

Garut: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi mencabut status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kini, Pemkab Garut beralih pada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan akibat musim kemarau.

"Kami mencatat berbagai kejadian bencana terjadi di sejumlah kecamatan dan seluruh kejadian ditangani dengan langkah tanggap darurat dan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, memasuki awal Juni 2025 intensitas hujan mulai adanya penurunan dan menjadi salah satu indikator hingga sekarang BPBD tengah menghadapi musim kemarau," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, di Garut, Senin, 9 Juni 2025.

Dia mengatakan status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang dimulai pada November 2024 telah berakhir dan tidak ada perpanjangan lagi. Aah menerangkan musim hujan sudah mulai berkurang dan puncaknya sudah lewat. 

Baca: 

Pemprov Kalteng Deteksi Dini Karhutla


Tapi, kata dia, masyarakat tetap harus waspada dengan potensi bencana lainnya. Saat ini, kata Aah, yang harus diwaspadai ialah musim kemarau yang mulai melanda sebagian wilayah Kabupaten Garut.

"Bencana kekeringan di Kabupaten Garut memang tersebar di sejumlah kecamatan dan dampaknya cukup parah terutama terjadi antrean air bersih. Akan tetapi, bagi BPBD tetap melakukan langkah antisipasi mulai difokuskan pada ketersediaan air bersih, potensi kebakaran lahan, dampak kekeringan bisa mengganggu aktivitas pertanian dan kebutuhan dasar warga," jelas Aah.
 
Dia menuturkan, pada musim kemarau tahun lalu pendistribusian air bersih mengalami kendala karena jarak yang ditempuh dari lokasi ke lokasi lain berbeda, termasuk armada. Tetapi, dia memastikan, petugas di lapangan akan berupaya mendistribusikan air bersih bagi masyarakat selama 24 jam dan berkoordinasi dengan PDAM Tirta Intan.

"Kami meminta agar Kades dan Camat supaya mengirimkan surat permohonan kepada BPBD jika ada daerah terindikasi krisis air bersih akan langsung dikirim. Namun, berdasarkan informasi dari BMKG pada awal Juni kondisi hujan di berbagai daerah mulai berkurang tapi harapan yang dilakukannya tetap fokus terutama dalam pendistribusian air bersih," pungkasnya. (MI/Kristiadi)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Lukman Diah Sari)