Presiden Kolombia Gustavo Petro. (Anadolu Agency)
Willy Haryono • 29 September 2025 11:37
Bogota: Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapi dengan nada tegas keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut visanya, setelah ia secara lantang mengkritik perang Israel di Gaza. Petro menilai langkah Washington tersebut melanggar hukum internasional dan menegaskan bahwa kebebasannya tidak ditentukan oleh izin masuk ke AS.
“Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tak peduli. Saya tidak membutuhkan visa … karena saya bukan hanya warga Kolombia tetapi juga warga Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya orang yang bebas di dunia,” tulis Petro melalui media sosial X dan dikutip Guardian, Minggu, 28 September 2025.
Menurut Petro, pencabutan visa itu merupakan balasan atas sikapnya yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. “Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan Amerika Serikat tidak lagi menghormati hukum internasional,” tambahnya.
Sebelumnya, sebuah penyelidikan PBB menyatakan tindakan Israel di Gaza memenuhi unsur genosida, meski Israel membantah tudingan tersebut dan menyebut operasinya sebagai upaya membela diri.
Langkah AS ini menyusul pidato Petro di hadapan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York pada Kamis lalu, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB. Dalam orasinya, Petro menyerukan pembentukan pasukan global untuk “membebaskan rakyat Palestina” dan meminta para tentara AS “tidak menodongkan senjata kepada rakyat” serta “mendengarkan perintah kemanusiaan, bukan perintah Trump.”
Departemen Luar Negeri AS melalui akun X menilai pernyataan Petro sebagai “tindakan sembrono dan provokatif” sehingga memutuskan mencabut visanya.
Kementerian Luar Negeri Kolombia mengecam penggunaan pencabutan visa sebagai “senjata diplomatik” dan menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan semangat PBB yang menjamin kebebasan berekspresi serta kemandirian negara anggota dalam forum internasional.
“PBB sebaiknya mencari negara tuan rumah yang netral dan memberi kewenangan organisasi untuk menerbitkan izin masuk,” bunyi pernyataan resmi Kemlu Kolombia.
Ini bukan kali pertama presiden Kolombia kehilangan akses masuk ke AS. Pada 1996, Presiden Ernesto Samper juga sempat kehilangan visa akibat skandal pendanaan kampanye yang melibatkan kartel narkoba Cali.
Hubungan Bogota–Washington sendiri memang tengah meruncing sejak Donald Trump kembali menjabat Presiden AS. Awal tahun ini, Petro menangguhkan penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi sebelum akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan.
Ketegangan meningkat pada Juli lalu ketika kedua negara saling menarik duta besar setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, tuduhan yang dibantah Washington.
Petro sebelumnya juga memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 dan melarang ekspor batu bara Kolombia ke negara tersebut, langkah yang semakin memperlebar jarak antara Bogotá, Washington, dan sekutunya di Timur Tengah.
Baca juga: AS Akan Cabut Visa Presiden Kolombia usai Seruan Pro-Palestina di New York