AS Akan Cabut Visa Presiden Kolombia usai Seruan Pro-Palestina di New York

Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berencana mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro akibat “tindakan provokatif” saat mengikuti aksi pro-Palestina di New York.

“Presiden Kolombia @petrogustavo hari ini berdiri di jalanan New York dan menyerukan agar tentara AS membangkang perintah serta memicu kekerasan,” tulis pernyataan Departemen Luar Negeri AS di platform X.

“Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan provokatif,” lanjutnya, dikutip dari Guardian, Sabtu, 27 September 2025.

Melalui akun media sosialnya, Petro membagikan video saat dirinya berpidato dalam bahasa Spanyol menggunakan pengeras suara di hadapan kerumunan massa besar, dengan seorang penerjemah menyampaikan pesannya yang menyerukan “negara-negara dunia” mengirim pasukan untuk membentuk “tentara yang lebih besar dari Amerika Serikat.”

“Itulah sebabnya, dari sini di New York, saya meminta semua tentara Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan. Jangan patuhi perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!” kata Petro, merujuk pada Presiden AS Donald Trump.

Media Kolombia melaporkan Petro sudah dalam perjalanan kembali ke Bogotá pada Jumat malam setelah menghadiri Sidang Umum PBB.

Dalam pidatonya di PBB pada Selasa lalu, Petro mengecam keras pemerintahan Trump dan menyerukan penyelidikan pidana terhadap serangan udara AS yang menargetkan kapal-kapal dugaan penyelundup narkoba di Karibia.

Petro menuduh serangan tersebut menewaskan belasan “anak muda miskin” yang tidak bersenjata, sementara Washington menyatakan operasi itu adalah bagian dari upaya pemberantasan narkoba di lepas pantai Venezuela.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengirim delapan kapal perang dan satu kapal selam ke Karibia selatan, pengerahan terbesar AS dalam beberapa tahun yang memicu kekhawatiran invasi di Venezuela. Petro, yang memimpin negara produsen kokain terbesar di dunia, menduga sebagian korban serangan kapal AS adalah warga Kolombia.

Pekan lalu, pemerintahan Trump juga mencabut status Kolombia sebagai sekutu dalam perang melawan narkoba, meski tidak menjatuhkan sanksi ekonomi. Hubungan kedua negara, yang secara historis dekat, semakin memburuk sejak Petro yang berhaluan kiri menjabat.

Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti menanggapi di X dengan mengatakan visa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seharusnya dicabut, bukan Petro.

“Namun karena sang imperium melindunginya, mereka malah menghukum satu-satunya presiden yang berani menyampaikan kebenaran di hadapannya,” tulis Benedetti.

Baca juga: Presiden Kolombia: Menerima Kondisi di Gaza Sama Saja Dukung Genosida