Menkeu Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Berefek ke PHK Pegawai Honorer

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran tidak berefek pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer. Khususnya, di lingkungan kementerian lembaga.

"Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa rekonstruksi anggaran mestinya tidak diterjemahkan menyasar tenaga honorer. Sebab, perintah Presiden Prabowo Subianto jelas, efisiensi anggaran harus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
 

Baca juga:  Akhirnya, Sri Mulyani Buka Suara soal Efisiensi Anggaran

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Sri.

Sebelumnya, ramai polemik efisiensi anggaran berimbas pada PHK massal para pegawai honorer. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian lembaga terkait dampak efisiensi anggaran.

"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqi.