Efisiensi Anggaran Diminta Jangan Korbankan Petani hingga Nelayan

Jakarta: Komisi IV DPR RI telah menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp10,28 triliun (35,01 persen dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp2,12 triliun (34,09 persen dari total anggaran).

Kemudian Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Rp1,21 triliun (23,6 persen dari total anggaran), Badan Karantina Indonesia Rp395,88 miliar (27,87 persen dari total anggaran), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rp160,9 miliar (48,76 persen dari total anggaran).

Merespons hal itu, Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menegaskan efisiensi anggaran harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat. Terutama sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
 
"Kita perlu memastikan pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini," ujar Saadiah dikutip pada Minggu, 16 Februari 2025.

Lebih lanjut, Saadiah juga menyoroti pentingnya perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik," tambahnya.
 

Baca juga: Menhub Pastikan Mudik Gratis 2025 Tetap Ada Meski Terkena Efisiensi Anggaran

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Prioritaskan swasembada hingga keberlanjutan kelautan

Saadiah menerangkan, Komisi IV DPR juga mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan alokasi anggaran bagi program-program yang mendukung swasembada pangan dan keberlanjutan sektor pertanian serta kelautan.

"Kami akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat," tegas Saadiah.

"Kami semua akan berkomitmen, DPR dan pemerintah saling bekerja sama memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat," tambah dia menekankan.