Workshop Ketenagakerjaan DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta. Acara bertajuk "Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Whisnu Mardiansyah • 9 October 2025 15:44
Jakarta: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan persoalan buruh migran Indonesia bukan sekadar isu ketenagakerjaan atau pelanggaran HAM. Masalah ini merupakan persoalan ideologis dan historis yang berakar pada sistem global yang tidak adil.
Hasto menyampaikan hal tersebut saat membuka Workshop Ketenagakerjaan DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta. Acara bertajuk "Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025.
"Kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Pancasila adalah antitesis terhadap sistem internasional yang anarkis dan eksploitatif," tegas Hasto, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Hasto, penindasan yang dialami sebagian buruh migran Indonesia merupakan bentuk penjajahan modern. Ketimpangan sistem kapitalisme global menjadi penyebab utama masalah ini.
Hasto menyinggung pemikiran Bung Karno tentang lifeline of imperialism dalam menganalisis persoalan buruh migran. Sistem ekonomi dan politik dunia dinilai masih menempatkan bangsa-bangsa berkembang dalam posisi lemah.
Pancasila menjadi panduan ideologis yang dapat membangun solidaritas kemanusiaan lintas bangsa. Perjuangan hak pekerja migran merupakan bagian dari amanat kemerdekaan Indonesia.
"Nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan konkret agar bangsa ini tidak lagi menjadi korban eksploitasi global," pungkas Hasto.
Workshop ini menjadi wujud komitmen PDIP dalam memperjuangkan nasib buruh migran Indonesia. Partai berupaya menyusun regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja migran. Pembahasan mencakup aspek regulasi, layanan, dan diplomasi tenaga kerja domestik. Perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut.
PDIP berkomitmen terus memperjuangkan kepentingan buruh migran melalui berbagai kebijakan. Upaya ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar perjuangan partai.
Dengan pendekatan ideologis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi komprehensif untuk persoalan buruh migran. Perlindungan terhadap pekerja migran menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Workshop ini dihadiri perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Ketua Komnas HAM, Anggota DPR RI, serta Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends. Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning juga hadir dalam acara tersebut.