Denny Indrayana. Foto: MI/Immanuel Antonius
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai secara terang-benderang memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan kelompoknya. Hal itu dinilai cukup untuk menjadi rakyat untuk memakzulkan Jokowi.
"Seharusnya dalam kondisi normal, ini jadi pintu masuk pemakzulan presiden," kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Di Balik Politik Dinasti Jokowi Ada Motif Ekonomi?' Minggu, 9 Juli 2023.
Denny mengatakan cawe-cawe Jokowi jelas bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melainkan untuk kepentingan kelompok, dinasti keluarga, hingga kelompok oligarki.
"Yang selama ini diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya," papar eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu.
Denny mencontohkan dari kacamata hukum seperti revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan beleid itu dinilai melumpuhkan Lembaga Antirasuah.
"Kemudian memilih pimpinan KPK yang tidak beretika yang menghentikan Novel Baswedan. Justru (Novel) yang kehilangan matanya tidak diapresiasi," ujar dia.
Contoh lainnya, yakni munculnya UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan UU Ibu Kota Nusantara yang turut memperkaya oligarki. Kemudian UU Cipta Kerja yang belakangan banyak diprotes buruh hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sedangkan RUU Perampasan Aset, presiden bilangnya di DPR dan tidak cawe-cawe. Cawe-cawenya bukan untuk kepentingan negara, (tapi) melanggar konstitusi membangun dinasti politik dan ekonomi," ucap dia.
