Tekan Kasus Diabetes, Penegakan Hukum Label Makanan Harus Konsisten

Jakarta: Founder and Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menilai perlu adanya konsistensi penegakan hukum food labeling. Hal ini untuk menekan angka kasus diabetes melitus (DM) di Indonesia.

"Penegakan hukum terhadap food labeling harus konsisten, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat," ujar Diah dalam diskusi daring bertema Ancaman Diabetes Melitus pada Anak-Anak Indonesia Sangat Mencemaskan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 5 Juli 2023.

Ia menyebut kondisi DM di Tanah Air dapat dikritisi melalui tiga hal, yaitu data, kebijakan secara umum, dan masyarakat yang terdampak. Saat ini, ujar Diah, Indonesia tidak kekurangan data tentang DM. 

"Bila masyarakat punya literasi tentang DM yang baik, tambahnya, melalui sosialisasi yang masif pasti bisa diatasi," ungkapnya.

Ia mengatakan kebijakan kesehatan dengan menerapkan layanan kesehatan primer melakukan skrining pencegahan DM harus melalui sejumlah upaya transformasi. Sebab, kebijakan di sektor kesehatan juga harus sejalan dengan kebijakan di sektor lain. 
"Terkait tingginya prevalensi DM karena terjadi penerapan kebijakan yang bertolak belakang antara kebijakan kesehatan dan kebijakan perdagangan dan industri," ungkap dia.

Sementara itu, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan Singapura adalah contoh bangsa yang sangat parah terhadap konsumsi gula. Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan sangat keras terhadap kadar gula di dalam makanan dan minuman. 

Menurut dia, hal yang sama patut dilakukan pemerintah Indonesia. Perlu adanya peraturan sangat keras dan ketat untuk menjaga kadar gula makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan kesehatan. 

"Jadi diperlukan penetrasi negara, pemerintah yang sangat konsisten untuk menegakkan peraturan itu," tegas Saur.