BI Perluas QRIS Cross-Border, Bidik Korea Selatan hingga India

Jakarta: Bank Indonesia terus memacu digitalisasi sistem pembayaran nasional dengan memperluas jangkauan layanan QRIS cross-border ke sejumlah negara mitra, termasuk Korea Selatan dan India. Ekspansi internasional ini dilakukan seiring dengan masifnya adopsi QRIS di dalam negeri yang kini telah menembus puluhan juta pengguna dan merchant.

Inisiatif interkoneksi pembayaran lintas negara ini ditargetkan untuk memudahkan transaksi wisatawan asing di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

"Sistem pembayaran, kita terus mengoptimalkan penggunaan QRIS di Indonesia dan bahkan cross-border juga kemarin kami juga ke India, mereka juga menunjukkan minatnya yang tinggi. Dengan Singapura, mereka juga sudah sepakat dengan QRIS kita yang akan diberlakukan di sana, termasuk dengan Korea, dengan Jepang," ujar Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam Raker Gabungan bersama Komite IV DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Ia juga menekankan, kemudahan akses pembayaran lintas batas ini memegang peranan krusial untuk menunjang aktivitas sektor pariwisata sekaligus mempermudah efisiensi transaksi ekonomi riil antarnegara.


Ilustrasi pengguna QRIS. Foto: dok MI.
 

 

Dorong inklusi keuangan pelaku UMKM

Di pasar domestik, QRIS mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Penguatan infrastruktur digital ini dinilai efektif mendorong masyarakat dan pelaku usaha mikro untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.

Data Bank Indonesia mencatat mayoritas pengadopsi ekosistem digital ini didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai daerah.

"Saat ini secara nasional, jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 67,5 juta orang, dengan jumlah merchant-nya 45,5 juta merchant, yang 97 persennya adalah merchant UMKM," tambah Destry.

BI menilai rekam jejak digital dari transaksi QRIS akan mempermudah para pelaku UMKM dalam mencatatkan riwayat keuangan mereka. Dengan histori transaksi yang tercatat secara transparan, akses UMKM untuk mengajukan pembiayaan kredit ke sektor perbankan formal diharapkan dapat terbuka semakin lebar.