Puan Maharani Dorong APBN 2027 Fokus Menjawab Kebutuhan Rakyat

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang tersedia. Menurut dia, keberhasilan APBN perlu dilihat dari kemampuan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," kata Puan dalam Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Puan menjelaskan, APBN merupakan pilihan politik dalam menentukan arah penggunaan sumber daya negara, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi prioritas serta manfaat yang diharapkan dapat dirasakan rakyat.

"APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan.

Puan melanjutkan, besarnya anggaran negara tidak otomatis berarti manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Ia menggambarkan kebutuhan sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan negara secara langsung.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," tutur Puan.

Belanja negara naik hampir 20 kali lipat

Puan memaparkan perkembangan besaran APBN dari tahun ke tahun. Pada 2000, APBN berada di angka Rp197 triliun. Kemudian pada 2010, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp1.126 triliun.

"Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir enam kali lipat," ujar dia.

Pada 2026, besaran APBN mencapai Rp3.842 triliun atau meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan 2000. Puan memperkirakan besaran belanja negara dalam APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat mendekati Rp4.000 triliun.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," terang dia.

Namun, menurut Puan, besarnya anggaran akan terasa tidak bermakna bagi masyarakat jika belum mampu menjawab kebutuhan mereka.

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan; seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya; rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya; angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," kata dia.

Karena itu, Puan kembali menekankan ukuran keberhasilan APBN tidak semata-mata terletak pada jumlah anggaran yang dibelanjakan, tetapi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," pungkas Puan.