Pemerintah Alokasikan Rp549,9 Triliun untuk Belanja Bansos pada 2027

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menganggarkan Rp549,9 triliun untuk belanja perlindungan sosial pada 2027.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Anggaran perlinsos untuk 2027 itu naik 8,2 persen dibandingkan pada 2026, yang sebesar Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut, berdasarkan paparan Airlangga, akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang terus berjalan sepanjang 2026.

Adapun kebijakan perlinsos 2027 meliputi melanjutkan penyaluran program bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan (PKH), program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Kebijakan perlinsos pada 2027 juga mencakup meningkatkan ketepatan sasaran dengan memanfaatkan DTSEN dan digitalisasi bantuan sosial; mempercepat graduasi melalui sinergi dengan program pemberdayaan dan Sekolah Rakyat; serta memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai siklus hidup.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Rincian belanja perlinsos di 2027

Airlangga merinci rencana pemanfaatan belanja perlinsos untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui sejumlah program, yakni program PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako bagi 17,8 juta KPM, atensi sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang, bantuan iuran JKP bagi 74,8 juta orang, serta subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20,097 juta kl.

Kemudian, pemanfaatan untuk pemenuhan layanan pendidikan melalui PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Untuk pemenuhan layanan kesehatan, pemerintah akan menggunakan belanja perlinsos dalam program PBI JKN bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.

Selain itu, terdapat pemanfaatan belanja perlinsos untuk pemberdayaan masyarakat, yakni melalui subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur.

"Untuk itu, data yang akurat menjadi penting, di mana Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS menjadi dasar untuk periode ke depan," kata Airlangga.

Defisit RAPBN dipatok 2,40% dari PDB

Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Adapun pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.

Lebih lanjut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, atau naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026.