Pemulihan Aceh Pascabencana Harus Fokus Restorasi Ekologi Aktif

Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga memicu krisis ekologi yang mengancam ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Dampak banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra menyebabkan kerusakan luas pada sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan risiko gagal panen serta melemahkan ekonomi rakyat pascabencana. Kondisi ini menegaskan pentingnya restorasi ekologi pascabencana berbasis nature-based solutions sebagai upaya pemulihan lingkungan, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan Aceh.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan rekonstruksi Aceh pascabencana harus dilakukan melalui pendekatan restorasi ekologis yang aktif dan terencana, bukan semata pemulihan fisik.

"Kerusakan lingkungan di Aceh sudah berada pada skala yang tidak bisa dibiarkan pulih secara alami. Negara harus hadir melalui restorasi ekologis aktif, terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup rakyat," ujar Prof. Achmad, dalam keterangannya, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menjelaskan, restorasi ekologi bertujuan memulihkan integritas dan fungsi ekosistem secara menyeluruh agar kembali produktif, mandiri, dan memiliki ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Pendekatan ini mencakup rehabilitasi tanah, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan nature-based solutions sebagai infrastruktur hijau yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan foto udara dan laporan pemerintah daerah, lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare, mencakup sawah, tanaman pangan, dan hortikultura. Sebagian besar sawah dilaporkan terendam air dalam waktu lama, tertimbun lumpur, serta mengalami gangguan masa tanam hingga gagal panen.

Di tingkat daerah, dampak tersebut terlihat nyata. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, misalnya, kerusakan lahan pertanian dilaporkan mencapai sekitar 3.245,11 hektare. Sementara di sejumlah kabupaten di Aceh kerusakan sawah dan lahan pangan tercatat mencapai ratusan hektare.

Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pencetakan ulang sekitar 11 ribu hektare sawah yang rusak parah akibat banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ketahanan pangan.

Sektor perikanan turut mengalami dampak signifikan. Berdasarkan kajian awal Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas area budi daya perikanan atau tambak di Aceh yang terdampak banjir diperkirakan mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare.

Kerusakan tambak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembudidaya, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.


Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha. Foto: ist.
 

 

Pemulihan hunian dan infrastruktur harus diiringi pemulihan ekosistem

Sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI), Prof. Achmad juga mengapresiasi langkah aktif Presiden yang sejak awal bencana memberikan dukungan penanganan darurat hingga membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan daerah.

"Langkah cepat Presiden dalam mendukung penanganan bencana dan membentuk Satgas menunjukkan kehadiran negara di saat krisis, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat terdampak,” kata dia.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai sigap dalam penanganan darurat dan koordinasi lapangan. Menurut dia, keterlibatan BNPB bersama pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat menjadi simbol kebersamaan seluruh anak bangsa dalam menghadapi bencana.

"Respons aktif BNPB dan solidaritas nasional yang terbangun memberikan harapan pemulihan Aceh tidak dilakukan sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," ujar Prof. Achmad.

Meski demikian, ia menegaskan pemulihan hunian dan infrastruktur harus diiringi pemulihan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Tanpa restorasi ekologi yang terencana dan berkelanjutan, risiko kerentanan ekonomi serta bencana berulang akan tetap tinggi.

Dalam konteks nasional, Prof. Achmad menilai Aceh berpeluang menjadi model rekonstruksi pascabencana yang tidak hanya membangun kembali fisik wilayah, tetapi juga memulihkan ekosistem, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.