Menlu AS Tolak Keras Rencana Iran Kenakan Tarif Transit di Selat Hormuz

Abu Dhabi: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menolak tegas rencana Iran untuk mengenakan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah berakhirnya masa bebas tarif yang disepakati dalam nota kesepahaman antara Washington dan Teheran.

Menurut laporan Reuters yang dikutip Asia Today, Rabu, 24 Juni 2026, Rubio menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang tidak dapat dikenakan pungutan secara sepihak oleh negara mana pun.

“Selat Hormuz adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang memiliki kewenangan untuk mengenakan biaya transit atau pungutan tambahan di jalur air internasional. Itulah hukum internasional yang berlaku,” tegas Rubio kepada wartawan saat berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA).

Rubio menyatakan dirinya meyakini negara-negara Teluk memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat terkait status Selat Hormuz.

“Saya tidak berpikir perlu meyakinkan negara-negara Teluk mengenai hal ini. Saya yakin setiap negara di kawasan ini memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dilaporkan mulai mengkaji kemungkinan penerapan berbagai bentuk biaya transit setelah masa 60 hari bebas pungutan yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara AS dan Iran berakhir.

Iran dan Oman Bahas Tarif Transit

Untuk mendukung wacana tersebut, Iran dan Oman pada 23 Juni mengeluarkan pernyataan bersama mengenai peninjauan mekanisme layanan transit di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan penerapan biaya tertentu bagi pengguna jalur pelayaran tersebut.

Rencana tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pihak karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Sebagian besar ekspor minyak dan gas dari negara-negara Teluk melewati perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.

Para analis memperingatkan bahwa penerapan biaya transit dapat meningkatkan beban ekonomi negara-negara kawasan yang sangat bergantung pada ekspor energi melalui Selat Hormuz.

Kunjungan Rubio ke Uni Emirat Arab merupakan bagian dari lawatan regional yang juga mencakup Kuwait dan Bahrain hingga 25 Juni.

Menurut Rubio, isu implementasi kesepakatan AS-Iran serta berbagai kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap dampaknya akan menjadi salah satu topik utama pembahasan dalam pertemuan dengan para pemimpin kawasan.

Lawatan tersebut juga bertujuan menenangkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Teluk yang mengalami dampak ekonomi signifikan akibat konflik AS-Iran dan masih mencermati berbagai ketentuan dalam MoU yang mengakhiri perang antara kedua negara.

Dana Rekonstruksi Iran

Rubio juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan Amerika Serikat meminta negara-negara Teluk berkontribusi terhadap dana rekonstruksi Iran senilai USD300 miliar yang disebut-sebut tercantum dalam kerangka kesepakatan pascaperang.

Ia menilai pembahasan tersebut masih terlalu dini.

“Masalah itu masih sangat jauh. Semuanya bergantung pada seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai dalam berbagai isu keamanan lainnya,” kata Rubio.

Selat Hormuz selama puluhan tahun menjadi salah satu titik strategis paling sensitif dalam geopolitik global karena perannya sebagai jalur utama distribusi energi dunia dan posisinya yang berada di antara Iran serta negara-negara Arab Teluk.

Baca juga:  Iran dan Oman Bahas Aturan Baru Pelayaran Selat Hormuz