Pendanaan Gagal Disahkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Alami Shutdown

Washington: Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) menjadi satu-satunya lembaga federal yang beroperasi tanpa pendanaan pada Sabtu, setelah Kongres gagal mengesahkan RUU anggaran sebelum tenggat waktu tengah malam Jumat, memicu penutupan (shutdown) parsial

Dikutip dari Yeni Safak, Sabtu, 14 Februari 2026, kekosongan pendanaan itu terjadi menyusul berminggu-minggunya negosiasi sengit antara Partai Demokrat dan Republik terkait reformasi praktik penegakan imigrasi, terutama terhadap operasi badan imigrasi ICE dan badan perlindungan perbatasan CBP.

Demokrat menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat sebagai syarat mendukung RUU anggaran, termasuk mewajibkan petugas memakai identifikasi yang jelas, memastikan kamera tubuh tetap aktif, dan melarang penggunaan masker saat bertugas.

Ketentuan-ketentuan ini muncul setelah pembunuhan dua warga Amerika oleh agen ICE di Minnesota pada Januari lalu, yang memperketat pengawasan terhadap taktik penegakan imigrasi.

Republikan menolak kondisi Demokrat sebagai “tidak masuk akal,” sehingga Senat gagal meloloskan langkah pendanaan pada Kamis. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menegaskan posisi Demokrat pada Jumat: “ICE perlu direformasi secara dramatis. Titik.”

Penutupan sebagian operasional ini berdampak pada komponen DHS termasuk Secret Service dan FEMA, dengan pekerja esensial bekerja tanpa dibayar dan lainnya furlough. Namun, operasi ICE dan CBP diperkirakan tidak terganggu secara signifikan karena kelangsungan pendanaan melalui undang-undang One Big Beautiful Bill Act yang disahkan tahun lalu.

Presiden AS Donald Trump membela ICE, menggambarkan Demokrat sebagai “radikal kiri yang gila” yang kota-kotanya tetap tidak aman. Negosiasi diperkirakan akan dilanjutkan, meski belum ada jadwal untuk pemungutan suara yang ditetapkan.

Kekosongan pendanaan DHS kini akan berlangsung hingga sisa tahun anggaran 2026, sementara lembaga federal lainnya telah mendapatkan alokasi sejak penutupan terpanjang sebelumnya berakhir pada November.

Baca juga:  PBB Sebut Penembakan Warga oleh Agen ICE di Minneapolis Berpotensi Langgar HAM