Pemkot Bandung Kaji Pembatasan Angkot Selama Libur Nataru

Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut positif gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membatasi operasional angkutan kota (angkot) di wilayah-wilayah wisata saat musim liburan. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi serius untuk mengantisipasi kemacetan parah yang kerap melanda kota ini di masa libur panjang.

"Ini menyambut baik ide dari Pak Gubernur, karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu solusi yang secara serius harus kita perhatikan dan sikapi. Idemya memang terpicu dari empat hari tidak adanya angkot di jalur Bogor-Puncak dan itu ternyata memperlancar arus lalu lintas," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa, 23 Desember 2025.

Meski menyambut baik, Farhan mengingatkan bahwa karakteristik lalu lintas Kota Bandung berbeda dengan jalur Puncak yang relatif lurus. Tantangan utama Kota Bandung adalah dominasi kendaraan pribadi milik wisatawan yang datang.

"Faktanya memang banyak sekali wisatawan yang datang ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi. Mau tidak mau, ruang jalan harus lebih banyak diberikan kepada pengguna kendaraan pribadi. Namun pada saat yang bersamaan, angkot tentu saja harus bisa menyesuaikan diri," kata Farhan.
 

Ia menekankan, pembatasan harus mempertimbangkan kompleksitas jaringan jalan di Bandung yang tidak seragam. "Bandung itu ramai, seperti Jalan Asia Afrika, Braga, Jalan RE Martadinata, Dago, dan lain-lain. Tentu tidak bisa disamakan dengan jalur Bogor-Puncak yang lurus satu naik satu turun. Kita juga harus memperhatikan wilayah Cicaheum, Cibiru, Bandung Kidul, dan wilayah lainnya," beber Farhan.

Pemerintah Kota Bandung belum mengambil keputusan final dan akan melakukan pembahasan lintas sektor terlebih dahulu. "Nanti kita akan berbicara, yang pertama dengan Satlantas Polrestabes, yang kedua dengan Dishub Kota Bandung, dan yang ketiga dengan koperasi dan operator angkot. Ada tiga koperasi di Kota Bandung," jelas Farhan.

Beberapa skema yang sedang dikaji, antara lain pembatasan total, pembatasan terbatas pada rute-rute tertentu, atau pembatasan berdasarkan waktu operasional di jam-jam sibuk. Semua opsi ini bertujuan agar kemacetan di kawasan wisata tidak semakin parah saat libur panjang.


Ilustrasi, ikon Kota Bandung, Jembatan Pasupati. Foto: signify.com

Farhan menyadari, memberikan ruang lebih besar untuk kendaraan pribadi akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan parkir. Untuk itu, ia menegaskan komitmen untuk menertibkan praktik parkir liar. "Parkir liar yang suka mengetok harga akan kita sikat habis-habisan bersama kepolisian, Satpol PP, dan pihak terkait," tegas Farhan.

Terkait dampak ekonomi bagi sopir angkot, dibahas usulan kompensasi. Gubernur mengusulkan pemberian kompensasi sebesar Rp500 ribu untuk dua hari libur operasi, dengan skema pembagian biaya antara pemerintah provinsi dan kota.

"Usul dari Pak Gubernur kan Rp500 ribu untuk dua hari. Beliau mengusulkan dibagi dua saja, Bandung separuh, provinsi separuh. Nah, ini kita lagi mau hitung ulang dulu. Sekarang anggarannya belum ada," ungkap Farhan.

Wacana ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif mengatasi kemacetan kronis di Kota Bandung, khususnya di destinasi wisata, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kelancaran lalu lintas dan keberlangsungan mata pencaharian sopir angkutan umum.