Pemilu Putaran Kedua Myanmar Dimulai, Partai Pro-Militer Masih Unggul

Naypyidaw: Masyarakat Myanmar kembali memberikan suara mereka pada Minggu, 11 Januari 2026, dalam putaran kedua pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintahan junta militer.

Dikutip dari AsiaOne, pemungutan suara ini berlangsung setelah partisipasi rendah di putaran pertama, di tengah kritik luas bahwa pemilu tersebut menjadi sarana untuk melegitimasi kekuasaan junta.

Myanmar terjerumus dalam konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta pada 2021 dan menahan pemimpinnya, peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang saudara yang meluas dan memperparah krisis di negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi, pemenang telak pemilu 2020, telah dibubarkan bersama puluhan partai penentang junta lainnya, karena tidak mendaftar dalam pemilu kali ini. Kelompok-kelompok pemberontak juga menolak berpartisipasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara Barat, serta organisasi hak asasi manusia menilai pemilu tersebut tidak bebas, tidak adil, dan tidak kredibel karena absennya oposisi yang bermakna.

Partai Pendukung Militer Unggul Telak

Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP) yang didukung militer memimpin dengan selisih besar setelah memenangkan 90 dari 102 kursi majelis rendah yang diperebutkan pada putaran pertama pemilu, yang digelar pada 28 Desember. Tingkat partisipasi pemilih pada tahap awal tercatat hanya 52,13 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pemilu 2020 dan 2015.

Sejumlah pengamat menilai kemenangan telak USDP tidak mengejutkan, mengingat arena politik dinilai telah condong menguntungkan partai pendukung militer melalui pembubaran pesaing utama dan aturan yang membatasi oposisi.

Putaran terakhir pemilu dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari. Secara keseluruhan, pemungutan suara akan digelar di 265 dari total 330 wilayah administratif Myanmar, termasuk sejumlah daerah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali junta.

Janji Transisi di Tengah Krisis

Pemerintahan militer menyatakan pemilu ini akan membawa stabilitas politik dan masa depan yang lebih baik bagi Myanmar, yang kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia. Sejak kudeta, sedikitnya 16.600 warga sipil dilaporkan tewas dan sekitar 3,6 juta orang mengungsi akibat konflik.

Namun, para analis memperingatkan bahwa upaya junta membentuk pemerintahan stabil di tengah konflik bersenjata menyimpan risiko besar. Pemerintahan hasil pemilu yang dikendalikan militer juga diperkirakan sulit memperoleh pengakuan internasional secara luas.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing sebelumnya menyebut pemilu sebagai keberhasilan dan mendorong aparat setempat meningkatkan partisipasi pemilih. Ia menilai tingginya jumlah suara pada tahap pertama mencerminkan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Baca juga:  Partai Pro-Militer Myanmar Klaim Raih Mayoritas Kursi dalam Pemilu