Di Balik Klaim Trump: Delcy Rodríguez dan Arah Transisi Venezuela

Caracas: Presiden Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Trump juga mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez bersedia bekerja sama dengan Washington dalam proses transisi kekuasaan.

Mengutip BBC, Senin, 5 Januari 2026, Trump mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah melakukan pembicaraan langsung dengan Rodríguez. Ia menggambarkan Rodríguez sebagai sosok yang “pada dasarnya bersedia melakukan apa pun yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali berjaya.”

Namun, pernyataan tersebut berseberangan tajam dengan sikap publik Rodríguez. Dalam konferensi pers terpisah, ia mengecam penahanan Maduro sebagai penculikan dan menegaskan Venezuela tidak akan pernah menjadi koloni negara mana pun. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini memicu kebingungan mengenai arah pemerintahan Venezuela pasca-operasi Amerika Serikat.

Transisi Hukum Penuh Kontroversi

Berdasarkan konstitusi Venezuela, wakil presiden berhak mengambil alih kepemimpinan jika presiden berhalangan. Karena itu, keputusan Mahkamah Agung Venezuela yang menetapkan Rodríguez sebagai presiden sementara dinilai memiliki dasar hukum formal.

Namun, banyak pengamat menilai skenario pasca-intervensi AS ini berbeda dari perkiraan sebelumnya. Amerika Serikat dan puluhan negara lain tidak pernah mengakui Maduro sebagai presiden sah setelah pemilu 2024 yang mereka nilai sarat kecurangan.

Maduro dinyatakan menang oleh Dewan Pemilihan Nasional (CNE) yang didominasi loyalis pemerintah, namun lembaga tersebut tidak pernah mempublikasikan rincian hasil suara. Salinan penghitungan suara yang dikumpulkan oposisi dan ditelaah oleh Carter Center justru menunjukkan kemenangan telak kandidat oposisi Edmundo González, yang kemudian diakui oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lain sebagai presiden terpilih.

Oposisi Tersingkir dari Arah Transisi

González maju dengan dukungan tokoh oposisi terkemuka María Corina Machado, yang dilarang mencalonkan diri oleh otoritas di bawah pemerintahan Maduro. Pascapemilu, tekanan terhadap oposisi meningkat. González mengasingkan diri ke Spanyol, sementara Machado bersembunyi di dalam negeri.

Profil Machado kian menguat setelah ia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya mendorong transisi damai menuju demokrasi. Banyak pihak kemudian berasumsi bahwa jatuhnya Maduro akan membuka jalan bagi Machado dan González untuk kembali memimpin Venezuela.

Namun, Trump menyatakan Machado tidak memiliki “dukungan maupun penghormatan” yang cukup untuk memimpin negara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa timnya tidak melakukan kontak dengan Machado, sementara Rubio justru berbicara dengan Rodríguez.

Perhitungan Washington

Trump mengutip pernyataan Rodríguez yang disebutnya mengatakan, “kami akan melakukan apa pun yang Anda inginkan,” seraya menambahkan bahwa Rodríguez “sebenarnya tidak punya pilihan.” Pernyataan ini memunculkan dugaan bahwa Washington menilai transisi paling stabil dapat dicapai dengan tetap melibatkan figur dari lingkaran kekuasaan lama.

Mara Rudman, mantan pejabat senior keamanan nasional AS di era Presiden Bill Clinton dan Barack Obama, menilai pendekatan tersebut tidak lazim. Ia menyebut Washington tampaknya membayangkan “pengaturan semacam perwalian” alih-alih mengelola negara secara langsung, sebuah langkah yang nyaris tidak memiliki preseden modern.

Trump juga memperingatkan bahwa AS siap melancarkan serangan lanjutan yang jauh lebih besar jika diperlukan, sebuah ancaman yang diyakini menjadi dasar keyakinannya bahwa Rodríguez akan patuh.

Beberapa jam setelah Maduro diterbangkan ke luar negeri, Rodríguez terlihat dikelilingi tokoh-tokoh kunci pemerintahan Maduro, termasuk saudaranya Jorge Rodríguez, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, serta Panglima Angkatan Bersenjata Domingo Hernández Lárez—menandakan dukungan internal yang kuat.

Sikap Keras di Tengah Tekanan

Meski demikian, sikap publik Rodríguez tetap keras. Ia menegaskan bahwa “hanya ada satu presiden di Venezuela, dan namanya Nicolás Maduro,” serta menyebut penahanannya sebagai penculikan. “Kami tidak akan pernah lagi menjadi koloni kekaisaran mana pun,” ujarnya.

Rubio, dalam wawancara dengan CBS, menyatakan Washington akan menilai Rodríguez berdasarkan tindakannya, bukan ucapannya. Ia menegaskan AS masih memiliki berbagai alat tekanan, termasuk karantina minyak yang sedang berlaku.

Dalam wawancara terpisah dengan ABC, Rubio juga membuka kemungkinan pemilu baru di Venezuela, meski mengakui proses tersebut membutuhkan waktu.

Ketidakpastian ke Depan

Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton menyambut baik operasi militer AS, namun meragukan Rodríguez akan tunduk sepenuhnya pada tekanan Washington, terutama karena rezim Venezuela masih mendapat dukungan dari Tiongkok, Rusia, dan Kuba.

Menurut Bolton, langkah paling rasional adalah membubarkan sisa-sisa rezim Maduro dan menyerahkan kekuasaan kepada oposisi hingga pemilu bebas dan adil dapat digelar.

Dalam jangka pendek, Venezuela tampaknya akan berada di bawah kendali Rodríguez dan lingkaran dalam Maduro, selama mereka mampu memenuhi ekspektasi pemerintahan Trump.

Berapa lama situasi ini bertahan akan bergantung pada kemampuan Rodríguez menyeimbangkan tekanan Washington dengan kepentingan basis pendukung Maduro, sebuah posisi yang berpotensi menempatkannya di antara dua kekuatan yang saling bertentangan.

Baca juga:  Menlu AS Sebut Operasi di Venezuela Bukan Invasi, Hanya Penegakan Hukum