Menlu AS Sebut Operasi di Venezuela Bukan Invasi, Hanya Penegakan Hukum

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa operasi militer AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena, menurutnya, bukan merupakan invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi penegakan hukum untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro.

“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan,” kata Rubio dalam wawancara dengan NBC News, saat ditanya mengapa Presiden Donald Trump tidak meminta persetujuan legislatif sebelum operasi tersebut.

Rubio menegaskan operasi itu bersifat terbatas dan dilakukan dalam waktu singkat. “Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin, 5 Januari 2026.

Sabtu lalu, Trump menyatakan Amerika Serikat telah melancarkan serangan besar terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta pemindahan keduanya ke luar negeri.

Sejumlah media internasional melaporkan adanya ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan keterlibatan unit elite militer AS, Delta Force. Hingga kini, belum ada konfirmasi independen atas laporan tersebut.

Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas dalam operasi tersebut, termasuk personel militer dan warga sipil. Otoritas Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa presiden mereka masih hidup.

Tak lama kemudian, Trump membagikan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima. Media Amerika Serikat juga menyiarkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut membawa Maduro dan istrinya, yang kemudian dikawal puluhan aparat penegak hukum.

Operasi tersebut memicu perdebatan di dalam negeri Amerika Serikat. Sejumlah anggota Kongres mengecam langkah pemerintah dan menyebutnya ilegal, sementara pemerintahan Trump menegaskan bahwa Maduro akan menghadapi proses hukum.

Di tingkat internasional, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke berbagai organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari.

Sementara itu, Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya dalam apa yang disebut sebagai agresi Amerika Serikat, serta menuntut pembebasan keduanya dan menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Baca juga:  Basis Trump Sambut Positif Penangkapan Maduro, Analis Ingatkan Risiko Politik