Trump Ancam Hancurkan Oman jika Berani Kuasai Pelayaran di Selat Hormuz

Presiden AS Donald Trump. (Anadolu Agency)

Trump Ancam Hancurkan Oman jika Berani Kuasai Pelayaran di Selat Hormuz

Willy Haryono • 28 May 2026 07:21

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Oman di tengah masih berlangsungnya negosiasi untuk mengakhiri konflik dengan Iran, yang juga meliputi isu pelayaran di Selat Hormuz.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, 27 Mei 2026, Trump menegaskan tidak ada negara yang akan diizinkan mengontrol Selat Hormuz, termasuk Oman.

Pernyataan itu muncul setelah laporan media Iran menyebut Teheran dan Muscat akan mengawasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz sebagai bagian dari kerangka baru menuju perdamaian.

“Tidak ada yang boleh mengontrolnya,” kata Trump.

“Itu adalah perairan internasional dan Oman harus berperilaku seperti semua negara lain, atau kami harus menghancurkan mereka,” lanjutnya, dikutip dari India Today, Kamis, 28 Mei 2026.

Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak karena Oman selama ini dikenal sebagai salah satu mitra dekat Washington di kawasan Teluk sekaligus mediator utama antara AS dan Iran.

Gedung Putih Bantah Draft Iran-Oman

Sebelumnya, televisi pemerintah Iran melaporkan draft tidak resmi kesepakatan damai memungkinkan lalu lintas komersial di Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan.

Dalam proposal itu, Iran dan Oman disebut akan bersama-sama mengawasi jalur pelayaran strategis tersebut.

Sebagai bagian dari nota kesepahaman, AS juga dikabarkan akan mengurangi kehadiran militernya di sekitar Iran dan mengakhiri blokade laut terhadap Teheran.

Namun Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “rekayasa total”.

Trump kemudian kembali menegaskan Selat Hormuz harus tetap berada di bawah aturan akses internasional. “Kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada yang akan mengontrolnya,” ujarnya.

Trump juga meningkatkan tekanan terhadap negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk bergabung dalam Abraham Accords.

Kesepakatan yang dimediasi Washington pada masa jabatan pertama Trump itu sebelumnya menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Trump mengatakan Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania seharusnya ikut bergabung dalam kerangka tersebut. “Saya pikir mereka berutang itu kepada kami, sejujurnya,” katanya.

Trump menambahkan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, sedang aktif mendorong perluasan kesepakatan tersebut. Ia bahkan mengisyaratkan kemajuan negosiasi dengan Iran dapat bergantung pada kesediaan negara-negara tersebut menandatangani Abraham Accords.

“Saya tidak yakin kita harus membuat kesepakatan jika mereka tidak menandatangani,” ujarnya.

Program Nuklir Iran Masih Jadi Hambatan

Selain Selat Hormuz, program nuklir Iran tetap menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Laporan televisi Iran tidak menyinggung pembongkaran program nuklir Teheran, sementara Washington terus menuntut pembatasan ketat.

Menurut Reuters, pejabat Iran meminta isu nuklir dibahas pada fase kedua negosiasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington tidak akan berkompromi terkait senjata nuklir Iran. “Intinya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Rubio dalam rapat kabinet.

Trump juga kembali menuntut Iran menyerahkan uranium yang diperkaya tinggi dan menolak pencabutan sanksi sebagai imbalannya.

Perang di Timur Tengah juga mulai memunculkan tekanan politik bagi Trump di dalam negeri. Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan konflik tersebut tidak populer di kalangan pemilih AS, terutama di tengah kenaikan harga energi.

Namun Trump menegaskan dirinya tidak khawatir terhadap dampak politik menjelang pemilu paruh waktu. “Saya tidak peduli dengan pemilu paruh waktu,” katanya.

Pernyataan itu muncul kurang dari enam bulan sebelum pemilu yang akan menentukan apakah Partai Republik tetap menguasai Kongres AS.

Baca juga:  IRGC Sebut Peluang Pecahnya Kembali Perang dengan AS Relatif Rendah

(Willy Haryono)