Adopsi Kendaraan Listrik Jadi Jurus Jitu Redam Lonjakan Harga Minyak

Jakarta: Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menilai percepatan adopsi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap APBN dengan menekan ketergantungan Indonesia pada impor minyak.

"Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujar Martinus dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 29 Maret 2026.

Menurut dia, sekitar 60 persen sampai 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8 triliun sampai Rp10 triliun. 

Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus USD90 sampai USD100 per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks tersebut, lanjut Martinus, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.
 

Baca juga: Banyak Pemudik Pakai EV, Transaksi SPKLU PLN Tembus Rekor Tertinggi

 

Hemat hingga 1,25 juta KL BBM per tahun

Dari sisi efisiensi, jelas dia, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300–Rp500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–Rp1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60 persen sampai 70 persen bagi pengguna.

"Diperkirakan, penggunaan satu juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara lima juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter," tegas dia.

Jika dikonversi, total penghematan sekitar tiga juta kiloliter BBM per tahun, yang berasal dari kombinasi penggunaan satu juta mobil listrik dan lima juta motor listrik, setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan. 

Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran USD90–USD100 per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.


(Ilustrasi mobl listrik. Foto: Medcom.id)
 

Tekan beban subsidi 

Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Lebih jauh, elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda (multiplier effect), mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.

Untuk itu, Martinus mendorong pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.

"Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global," terang dia.