BGN Tegaskan Tak Pernah Paksa Distribusi MBG di Daerah Karhutla

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tak pernah memaksa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan. Hal ini meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," kata Kepala BGN Sudaryono saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 3 September 2026.

Ia menegaskan, distribusi MBG di wilayah terdampak karhutla itu mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah maupun provinsi. Terpenting, BGN tidak pernah memaksa demi MBG sekolah di wilayah terekna dampak karhutla wajib buka.

"Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," ujar dia.

Ilustrasi dapur MBG/SPPG. Foto: Dok. Antara.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu dari dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara.

"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi terpisah.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan, informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan informasi kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujar dia.

Berdasarkan pemantauan Kemenhut terakhir, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu relatif cepat. Hal itu dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.

Ristianto mengatakan, Kemenhut terus menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. “Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan,” kata Ristianto .