Menjaga Perbatasan dari Pulau Terluar, Kesejahteraan Warga Jadi Perhatian

Jakarta: Pulau-pulau kecil terluar tidak hanya menjadi titik penting dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Di kawasan tersebut, keberadaan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah perbatasan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI, mengatakan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Menurut dia, aspek keamanan dan kedaulatan perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Pengelolaannya perlu memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan negara sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Makhruzi dalam keterangan pers, Rabu, 2 September 2026.

Makhruzi menjelaskan pendekatan pengelolaan PPKT disesuaikan dengan kondisi kependudukan. Untuk pulau yang tidak berpenduduk, perhatian lebih diarahkan pada penjagaan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Sementara pulau yang dihuni masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Selain keamanan, keberlanjutan kehidupan warga menjadi bagian penting melalui penyediaan layanan dasar dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada PPKT yang tidak berpenduduk, pengamanan dapat dilakukan melalui keberadaan Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (PAMPUTER), pos TNI AL atau Marinir, stasiun pengamatan keamanan dan cuaca, petugas navigasi dan penjaga mercusuar, hingga petugas konservasi dan lingkungan hidup.


Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman. Dokumentasi/ istimewa.

Kondisi fisik pulau juga menjadi perhatian. Abrasi dan perubahan lingkungan dapat memengaruhi keberadaan wilayah terluar sehingga diperlukan sarana pendukung, seperti tanggul penahan abrasi dan talut, serta dukungan patroli perbatasan.

Berbeda dengan pulau yang tidak berpenduduk, tantangan di PPKT berpenduduk lebih banyak berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Keterbatasan tersebut juga dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap tinggal di pulau terluar. Penduduk usia produktif berpotensi berpindah ke pulau induk ketika akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, maupun kesempatan ekonomi dinilai lebih tersedia.

"Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil terluar menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus mempertahankan ketahanan wilayah perbatasan," jelas Makhruzi.

Karena itu, BNPP menilai persoalan berkurangnya jumlah penduduk atau depopulasi di PPKT tidak cukup dijawab dengan menempatkan penduduk di kawasan tersebut. Keberadaan masyarakat perlu didukung ekosistem kehidupan yang memungkinkan mereka menetap, memperoleh pelayanan dasar, menjalankan kegiatan produktif, serta memiliki kehidupan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting. Jalan, pelabuhan, dan bandara tidak hanya berfungsi memperpendek jarak masyarakat dengan pusat layanan dan kegiatan ekonomi, tetapi juga mendukung pengawasan serta aspek pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

Konektivitas yang memadai juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada wilayah lain. Dengan akses yang lebih baik, distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih lancar.

Dari sisi pembiayaan, BNPP menilai kebutuhan strategis di PPKT tetap memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berkaitan dengan kondisi sejumlah daerah kepulauan di kawasan perbatasan yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

Dalam rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWNKP), kebutuhan strategis seperti infrastruktur dasar, konektivitas, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar yang bersifat nasional direncanakan memperoleh dukungan APBN melalui kementerian dan lembaga.

BNPP juga mendorong kementerian dan lembaga anggota BNPP memperhatikan kebutuhan PPKT dalam penyusunan program, kegiatan, serta alokasi anggaran.

Langkah tersebut diharapkan membuat kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar tidak hanya dipandang dari sisi keamanan wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian, menjaga pulau terluar tidak berhenti pada memastikan batas wilayah tetap aman. Keberadaan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, konektivitas, serta peluang untuk menjalani kehidupan yang layak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga wilayah perbatasan Indonesia.