Indonesia-PNG Siapkan Jalur Alternatif untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) tengah membahas penguatan konektivitas di kawasan perbatasan melalui rencana pengembangan jalur yang menghubungkan Butmabin Border Post di PNG dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Indonesia.

Rencana ini menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus melihat potensi aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan kedua negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, mengatakan rencana tersebut berawal dari kebutuhan Pemerintah PNG menyiapkan jalur alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

"Untuk menjalankan permintaan Pemerintah Papua Nugini ini ada dua hal yang perlu kita siapkan. Pertama, kesiapan kita di pos lintas batas. Kedua, kesiapan dukungan untuk kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina, termasuk menganalisis dampak ikutan ekonominya," kata Nurdin dalam keterangan pers, Minggu, 30 Oktober 2026.

Nurdin menjelaskan kebutuhan jalur alternatif muncul setelah distribusi logistik OTML melalui rute Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi menuju kawasan pertambangan.

Sebagai bagian dari rencana tersebut, Pemerintah PNG telah menyiapkan Butmabin Border Post yang berhadapan langsung dengan PLBN Yetetkun. Pemerintah PNG juga menyatakan kesiapan membangun fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di lokasi tersebut.

Selain itu, PNG mengusulkan pembangunan jalan penghubung sepanjang sekitar 500 meter antara Butmabin Border Post dan PLBN Yetetkun.

Jalur Alternatif untuk Distribusi BBM

Nurdin menyebut kebutuhan BBM OTML berada pada kisaran 10-15 juta liter per bulan untuk mendukung kegiatan pertambangan. Dari kebutuhan tersebut, muncul gagasan Indonesia-PNG Diesel Supply Corridor sebagai salah satu alternatif pasokan melalui wilayah Indonesia.


Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Dokumentasi/ istimewa.

Skema yang dibahas berupa kerja sama business-to-business (B2B) antara OTML dan PT Pertamina. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan mengenai regulasi dan perizinan yang berlaku di Indonesia.

“Pertamina pada prinsipnya menyampaikan kesiapan untuk menyediakan BBM bagi OTML dengan catatan seluruh regulasi dan perizinan yang diperlukan dari pemerintah Indonesia dapat diurus,” jelas Nurdin.

Menurut Nurdin, sejumlah aspek masih perlu dipersiapkan sebelum rencana tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Di antaranya pengaturan CIQS, kepastian regulasi, perizinan, keamanan, serta mekanisme kerja sama antara pihak terkait.

Peningkatan aktivitas di kawasan perbatasan juga perlu diimbangi dengan kesiapan pengamanan. Hal ini penting mengingat bertambahnya distribusi logistik dapat meningkatkan aktivitas perlintasan di kedua wilayah.

Di sisi lain, pengembangan jalur tersebut dinilai memiliki peluang untuk memperluas aktivitas perdagangan antara Indonesia dan PNG.

"Ini juga akan membuka peluang ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, perdagangan Indonesia dengan PNG selama ini memberikan surplus bagi Indonesia. Dengan dibukanya jalur ini untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, peluang ekonomi yang muncul cukup besar," ungkap Nurdin.

Peningkatan aktivitas juga akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan di PLBN Yetetkun. Saat ini, PLBN tersebut berada pada tipologi C. Apabila aktivitas perlintasan meningkat, kapasitas dan tipologi layanan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Survei Lapangan Jadi Tahap Berikutnya

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, mengatakan survei lapangan diperlukan untuk melihat secara langsung kondisi Butmabin Border Post sebelum rencana konektivitas dilanjutkan.

“Dalam waktu dekat perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi Butmabin Border Post secara langsung. Hal ini penting agar kita memiliki gambaran yang jelas mengenai kesiapan fasilitas dan kebutuhan pengembangannya,” ujar Maith.

Survei tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi infrastruktur serta kebutuhan pengembangan fasilitas di sisi PNG. Hasilnya kemudian dapat menjadi bahan pembahasan bagi pemerintah Indonesia dan pihak terkait.

Maith juga menilai pengembangan konektivitas perbatasan membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Pertamina serta instansi yang berkaitan dengan aspek teknis, regulasi dan keamanan.

“Selain kesiapan infrastruktur dan layanan lintas batas, kita perlu mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan di kawasan perbatasan,” tambah Maith.